Ketua Umum DPP JATTI (Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia), KH Bachtiar Nasir menyatakan bahwa perlu ada komite yang bertugas memantau kinerja perwakilan Indonesia di Board of Peace. “Pemerintah perlu mengubah pola komunikasi dari top-down menjadi konsultasi publik. Komite ini nantinya bertugas memantau kinerja perwakilan Indonesia di Board of Peace setiap bulan. Jangan sampai ada ‘diplomasi dua muka’; narasi keras di podium PBB harus selaras dengan ketegasan di ruang tertutup,”ungkapnya.
Bachtiar memaparkan bahwa Dewan Perdamaian itu diawasi Komite Pengawas Independen. Komite ini diusulkan terdiri dari tokoh agama, akademisi, dan pakar hukum internasional.
Pimpinan AQL ini mendorong pemerintah agar bersikap aktif dalam Dewan Perdamaian. Ia memperingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam agenda status quo yang dapat merugikan kedaulatan Palestina.
Menurutnya menjadi anggota Dewan Perdamaian ini adalah langkah yang tidak bisa dihindari karena ‘tidak ada saluran lain yang lebih efektif’ dalam menciptakan perdamaian. Selama ini yang ‘bermain’ di sana adalah Amerika, Israel, Qatar dan Palestina (Hamas). Memang ada saluran lewat OKI atau PBB, tapi dalam masalah Gaza ini mereka kurang peranannya.
Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) juga menyoroti kurangnya dukungan pemimpin-pemimpin dunia Islam terhadap masalah Gaza Palestina. Mereka cenderung memikirkan negaranya sendiri, sehingga akhirnya Israel dengan leluasa melakukan genosida terhadap rakyat Palestina (korban lebih dari 71 ribu jiwa).
Dalam dialognya dengan wartawan malam ini (3/2/2026), UBN menyatakan bahwa posisi Indonesia sebagai middle power harus diukur dengan Penggaris Keadilan yang sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.
UBN juga mengingatkan agar Indonesia tidak menjadi stempel moderasi bagi kepentingan-kepentingan negara besar (Amerika). Ia mengingatkan agar kehadiran Indonesia tidak didasari oleh Fear of Missing Out (FOMO), sekadar ikut-ikutan tanpa arah yang jelas.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pendengar belaka. “Kita punya sejarah berani, bahkan pernah keluar dari PBB pada 1965. Opsi pintu keluar harus tetap terbuka jika forum ini merugikan Palestina,”tegasnya.
Ustadz Bachtiar juga menyoroti aspek akuntabilitas anggaran iuran diplomasi di tengah kondisi ekonomi rakyat. Uang yang dikeluarkan sebesar 1 miliar dolar (17 triliun) bukan uang sedikit. Ia mengharapkan uang itu untuk menghentikan agresi Israel (dan pembangunan Gaza). “Jika hanya bersifat seremonial, lebih baik anggaran tersebut dialokasikan langsung melalui lembaga kredibel seperti BAZNAS untuk membantu akar rumput di Gaza,” ungkapnya.
UBN juga prihatin terhadap langkah Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Donald Trump ini. Karena sampai saat ini Dewan itu belum mengambil tindakan yang tegas terhadap agresi yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Beberapa hari lalu, Israel telah membunuh lagi sekitar 31 rakyat Gaza. “Maka ada yang menyatakan ini Board of Peace atau Board of War?” tanya UBN.
(Nuim Hidayat/Erabaru.id)
Komentar