Masjid-masjid meminta jamaah salat bergiliran, sementara pihak berwenang mengeluarkan ancaman terhadap perkumpulan umat.
Oleh : Sajid Raina dan Tauseef Ahmad
Suasana nyaris tidak terasa meriah ketika sekelompok pria Muslim berkumpul di dalam sebuah masjid kecil untuk membahas pengaturan salat Idul Adha di distrik Meerut, negara bagian Uttar Pradesh, India.
Kipas angin langit-langit berputar mengusir panas menyengat India utara ketika hampir 50 jamaah mendengarkan anggota komite pengelola masjid di desa Maliyana, sekitar 80 km dari New Delhi, ibu kota nasional India.
Percakapan mereka bukan tentang hewan kurban atau sedekah, melainkan persoalan yang dianggap lebih mendesak: jalan raya, barikade, izin polisi, dan di mana serta bagaimana tepatnya mereka akan melaksanakan salat Id pada Kamis nanti.
“Tolong jangan berkumpul di luar gerbang masjid,” ujar salah seorang anggota komite. “Jika masjid penuh, tunggu giliran salat berikutnya. Hindari perdebatan. Hindari video. Jangan menanggapi provokasi.”
Para pria di hadapan mereka mengangguk diam-diam. Sebagian menggulir grup WhatsApp tempat imbauan polisi setempat sudah mulai beredar, meminta Muslim tidak melaksanakan salat di ruang publik. Yang lain saling bertukar pandangan cemas.
Maliyana memiliki sejarah kelam. Pada Mei 1987, 72 Muslim dibantai di sana oleh massa Hindu lokal bersama personel Provincial Armed Constabulary (PAC), pasukan bersenjata milik pemerintah negara bagian. Setelah 36 tahun persidangan, pengadilan distrik pada 2023 membebaskan puluhan terdakwa karena kurangnya bukti.
Namun kekhawatiran yang membuat komite masjid dan jamaah meninjau ulang rencana Id mereka berakar pada kejadian yang lebih baru.
‘Orang-orang secara alami takut’
Selama lebih dari satu dekade, kelompok Hindu sayap kanan — yang semakin berani setelah terpilihnya nasionalis Hindu Narendra Modi sebagai perdana menteri India pada 2014 — memprotes Muslim yang melaksanakan salat Jumat dan salat hari raya di ruang publik dengan alasan lalu lintas dan keamanan.
Kelompok-kelompok ini, bahkan sejumlah politisi dari Partai Bharatiya Janata (BJP) milik Modi, telah mengganggu pelaksanaan salat di jalan raya, taman, atau lahan kosong. Video viral yang memperlihatkan Muslim salat di area terbuka memicu kemarahan dan kampanye daring, yang dalam beberapa kasus mendorong pihak berwenang mencabut izin salat di lokasi-lokasi tersebut.
Minggu lalu, Vishwa Hindu Parishad (VHP), kelompok Hindu garis keras yang berafiliasi dengan BJP, menuntut pelarangan total salat di jalan raya di seluruh India, dengan menyebut praktik itu sebagai “unjuk kekuatan” komunitas Muslim.
Namun umat Muslim berpendapat bahwa pengetatan terhadap salat di ruang publik mengabaikan kenyataan praktis: banyak masjid dan lapangan khusus salat Id yang disebut “Eidgah” tidak mampu menampung seluruh jamaah saat salat Jumat atau Id, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk.
Sehari sebelum Idul Adha, pertanyaan utama bagi Muslim India adalah apakah mereka akan diizinkan salat dengan damai, tanpa pengawasan berlebihan, konfrontasi, atau permusuhan publik — terutama di Uttar Pradesh yang dipimpin BJP, negara bagian yang populasinya hampir sebesar Pakistan dan menjadi rumah bagi hampir 39 juta Muslim, lebih banyak daripada populasi Arab Saudi.
Pemerintah BJP di Uttar Pradesh, yang sejak 2017 dipimpin Yogi Adityanath — biksu Hindu garis keras berjubah safron yang dikenal dengan retorika anti-Muslimnya — telah meningkatkan penindakan terhadap salat Muslim di jalan dan ruang terbuka.
Pada 18 Mei, Adityanath mengatakan Muslim sebaiknya melaksanakan salat Idul Adha “secara bergiliran”.
“Pyaar se maanenge theek hai, nahi maanenge to doosra tareeqa apnayenge … (Jika mereka mau mengikuti dengan baik-baik, itu bagus; jika tidak, kami akan memakai cara lain),” tulisnya di X.
Bagi Muslim Uttar Pradesh, ancaman “cara lain” dari Adityanath bukan hal baru.
“Tahun lalu orang-orang diproses hukum karena salat di ruang terbuka. Di beberapa tempat, rumah dibongkar dan bahkan ada laporan pencabutan verifikasi SIM dan paspor. Setelah melihat semua itu, orang-orang tentu takut,” kata seorang pria Muslim di Meerut kepada Al Jazeera dengan syarat anonim karena takut pembalasan dari pihak berwenang.
Arif Malik, pedagang di distrik Aligarh sekitar 130 km dari New Delhi, mengatakan bahwa pada Idul Adha tahun lalu, Muslim di lingkungannya “hanya salat beberapa menit di lapangan terbuka, tetapi polisi kemudian mengejar jamaah”.
“Untuk Id kali ini, keluarga-keluarga menyuruh orang menghindari kerumunan,” katanya.
‘Dulu pagi Id terasa penuh kegembiraan’
Muslim di Uttar Pradesh mengatakan pembatasan salat Id menciptakan suasana di mana bahkan perkumpulan keagamaan rutin semakin diperlakukan sebagai masalah keamanan.
Di sejumlah kota, komite masjid diam-diam mengubah pengaturan Id. Ada yang mengurangi jumlah jamaah. Ada pula yang meminta jamaah datang dalam kelompok kecil atau segera bubar setelah salat. Relawan komunitas ditugaskan memastikan jamaah tidak meluber ke jalan, bahkan hanya sebentar.
“Bagi banyak Muslim, kekhawatiran sekarang bukan lagi sekadar di mana salat Id akan dilaksanakan, tetapi apakah berkumpul secara publik sebagai komunitas agama kini dipandang dengan curiga,” kata Mohammad Arif, 42 tahun, anggota komite masjid di Meerut yang telah mengatur salat Id hampir dua dekade.
Arif mengatakan komite-komite masjid di berbagai kota Uttar Pradesh mengadakan pertemuan mengenai pengendalian massa dan cara menghindari konfrontasi dengan pihak berwenang.
“Orang-orang berpikir sangat hati-hati tentang visibilitas, pergerakan, bahkan di mana meletakkan sajadah,” katanya.
“Kami takut bahkan melakukan kesalahan kecil,” ujar Arshad, pedagang berusia 33 tahun di Meerut yang hanya menyebut nama depannya.
“Dulu pagi Id terasa penuh kegembiraan. Sekarang ada ketegangan sejak malam sebelumnya. Orang-orang terus mengecek apakah polisi akan datang atau apakah seseorang akan merekam video dan mengunggahnya ke internet.”
Bagi banyak Muslim, dampak psikologis dari pembatasan dan penargetan ini melampaui lokasi salat.
“Ada ketakutan akan dipermalukan,” kata Numan Khan, mahasiswa Universitas Muslim Aligarh, institusi akademik minoritas terbesar di India.
“Bahkan jika tidak terjadi kekerasan fisik, orang takut direkam, dijadikan sasaran di internet, atau dituduh sesuatu. Orang tua menyuruh anak muda menghindari berdiri di luar masjid karena mereka tidak ingin masalah.”
Ketakutan itu mengubah perilaku komunitas selama hari raya secara halus namun nyata.
Komite masjid mulai berkoordinasi langsung dengan polisi sebelum Id untuk menghindari bentrokan. Para relawan diminta mengawasi pintu masuk, mencegah kerumunan, dan membubarkan jamaah dengan cepat setelah salat selesai.
Seorang imam di distrik Saharanpur, Uttar Pradesh barat, menyebut persiapan itu sebagai “pengendalian kerusakan”.
“Kami menghabiskan lebih banyak waktu membahas pembatasan daripada membahas Id itu sendiri,” katanya.
“Menghindari kontroversi kini menjadi prioritas kami.”
Imam lain di Lucknow mengatakan salat berjamaah secara tradisional memang meluber ke jalan sekitar selama beberapa menit karena kekurangan ruang, bukan sebagai bentuk pembangkangan.
“Salat hanya berlangsung beberapa menit. Jalan langsung dibuka kembali sesudahnya,” katanya kepada Al Jazeera. “Dulu ini tidak pernah dianggap masalah besar. Sekarang digambarkan seolah Muslim ingin menguasai ruang publik.”
Kecemasan itu tidak hanya terjadi di Uttar Pradesh. Perintah serupa juga dikeluarkan di negara bagian lain yang dipimpin BJP, termasuk Benggala Barat dan Delhi.
‘Tak seorang pun ingin konfrontasi’
Di lingkungan Muslim di Delhi, warga menggambarkan tumbuhnya rasa hati-hati terhadap perayaan keagamaan yang terlihat di ruang publik.
Banyak Muslim yang diwawancarai untuk laporan ini mengatakan mereka kini berpikir matang tentang di mana mereka berdiri saat salat, berapa lama berada di luar masjid, dan apakah kerumunan dapat memicu keluhan atau kemarahan di internet.
Di luar Jama Masjid peninggalan era Mughal di Delhi Lama, para pedagang yang bersiap menyambut ramainya bisnis Id mengatakan pembahasan soal pembatasan salat kini menjadi percakapan umum di warung teh dan toko-toko.
“Tak seorang pun ingin konfrontasi,” kata Danish Khan, penjual pakaian berusia 24 tahun. “Orang hanya ingin salat lalu pulang. Tetapi sekarang setiap Id disertai ketidakpastian tentang aturan baru apa yang mungkin muncul.”
Meski ada kecemasan, persiapan Id tetap berlangsung.
Pasar tetap ramai hingga larut malam. Penjahit sibuk menyelesaikan pesanan. Anak-anak merengek meminta sepatu baru dan manisan. Di dalam masjid, relawan membersihkan karpet dan menyiapkan air bagi lautan jamaah yang diperkirakan hadir pada pagi Id.
Namun di balik ritme festival yang akrab itu, tersimpan kegelisahan yang tak dapat disangkal.
Dan itu bukan hanya soal salat Id. Penyembelihan hewan kurban — kambing, domba, atau sapi — juga diawasi ketat dan diatur secara keras, dengan ancaman sanksi jika darah atau limbah hewan masuk ke saluran air atau jalan umum.
Semua ini terjadi ketika praktik-praktik keagamaan Muslim mendominasi debat televisi dan kampanye kebencian di media sosial, sementara ekspresi identitas Muslim di ruang publik dipandang melalui lensa keamanan, legalitas, atau kecemasan demografis.
Beberapa Muslim yang diwawancarai Al Jazeera mengatakan akumulasi kontroversi berulang — mulai dari hak mengenakan hijab, makan makanan halal, hingga penggunaan pengeras suara untuk azan — menciptakan rasa rentan yang terus membekas dalam komunitas.
“Anda mulai merasa semua yang terkait identitas Anda dipertanyakan,” kata Faizan Ali, insinyur perangkat lunak di Noida, pinggiran padat penduduk dekat New Delhi. “Bahkan salat pun menjadi sesuatu yang Anda pikirkan dua kali.”
Para analis mengatakan kontroversi mengenai salat Muslim di ruang publik mencerminkan transformasi yang lebih luas di India, di mana keberadaan Muslim itu sendiri menjadi wilayah yang diperebutkan.
“Ketika suatu komunitas mulai takut berkumpul secara publik untuk berdoa pada salah satu hari raya terpenting mereka, itu mencerminkan perubahan lebih besar dalam bagaimana ruang publik dinegosiasikan dan siapa yang merasa berhak menempatinya,” kata Nadeem Khan, aktivis dan peneliti agama serta ruang publik.
Penegakan aturan yang selektif
Sementara pemerintah membingkai pembatasan terhadap festival Muslim sebagai langkah menjaga lalu lintas dan ketertiban umum, pemerintah juga membiarkan bahkan memfasilitasi prosesi dan perayaan besar Hindu dengan pengalihan lalu lintas, perlindungan polisi, dan dukungan infrastruktur publik.
Karena itu para pengkritik mengatakan kontras dengan penindakan terhadap salat Muslim memperkuat persepsi adanya penegakan hukum yang selektif.
“Yang diperhatikan orang bukan hanya pembatasannya, tetapi penerapan aturan yang tidak setara,” kata seorang pengacara di New Delhi yang meminta anonim karena takut menjadi sasaran pemerintah.
“Konstitusi melindungi kebebasan beragama, dengan syarat menjaga ketertiban umum. Tetapi jika satu komunitas berulang kali menghadapi pengawasan lebih ketat sementara komunitas lain mendapat kelonggaran, itu menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan di hadapan hukum,” tambahnya.
Isu lokasi salat Muslim di ruang publik menjadi sangat sensitif karena pembatasan itu semakin sering disertai tindakan hukuman.
Selama satu dekade terakhir, pihak berwenang di sejumlah negara bagian yang dipimpin BJP telah mengajukan kasus polisi terhadap Muslim yang dituduh salat di ruang terbuka tanpa izin. Dalam beberapa kasus, pejabat juga melakukan pembongkaran rumah atau properti yang diduga terkait dengan orang-orang yang dianggap mengorganisasi salat publik tersebut.
Para pengkritik menyebut tindakan itu berlebihan dan diskriminatif, serta telah mengubah ibadah rutin menjadi perkara penegakan hukum pidana.
“Ruang publik bukan hanya ruang fisik,” kata sosiolog Azhar Ahmad Khan dari New Delhi. “Ia juga bersifat simbolik. Perdebatan tentang salat pada akhirnya adalah soal siapa yang merasa berhak atas visibilitas, legitimasi, dan rasa memiliki di India masa kini.” (Al Jazeera)
Komentar