Kejutan politik kembali datang dari Presiden Prabowo Subianto dengan menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Penunjukan ini segera memicu perdebatan karena Nanik bukan berasal dari kalangan ahli gizi, akademisi kesehatan masyarakat, maupun birokrat yang selama ini identik dengan pengelolaan program pangan dan nutrisi nasional. Di tengah besarnya tantangan Program Makan Bergizi Gratis, publik mempertanyakan dasar pertimbangan di balik keputusan tersebut.
Keraguan publik terutama muncul karena latar belakang pendidikan dan akademiknya tidak banyak dikenal luas. Meski sejumlah sumber menyebut Nanik memiliki pendidikan S1 Biologi di Universitas Jenderal Soedirman dan S2 Kehutanan di Universitas Gadjah Mada, informasi mengenai kiprah akademik maupun kontribusi ilmiahnya relatif minim di ruang publik. Kondisi ini membuat sebagian kalangan mempertanyakan apakah kompetensi teknokratis yang dibutuhkan untuk memimpin lembaga strategis sebesar BGN benar-benar dimiliki.
Selain itu, rekam jejaknya sebagai wartawan juga menjadi bahan sorotan. Nanik diketahui mengawali karier di Tabloid Bangkit dan kemudian disebut pernah memegang sejumlah posisi di perusahaan media. Namun, dibandingkan figur jurnalis nasional yang memiliki karya dan pengaruh luas, kiprah medianya tidak terlalu terdokumentasi secara terbuka. Akibatnya, sebagian publik kesulitan menilai capaian profesional yang menjadi modal kepemimpinannya saat ini.
Di sisi lain, pendukung penunjukan Nanik berargumen bahwa memimpin lembaga negara tidak selalu membutuhkan keahlian teknis yang spesifik pada bidang tersebut. Sebelum menjadi Kepala BGN, Nanik telah menjabat Wakil Kepala BGN serta pernah menjadi Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Ia juga terlibat dalam koordinasi Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi proyek unggulan pemerintahan Prabowo. Dari perspektif ini, pengalaman manajerial dan kedekatan dengan pusat pengambilan keputusan dianggap sebagai nilai tambah.
Namun tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. BGN mengelola salah satu program prioritas nasional dengan anggaran yang sangat besar dan menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Pengawasan distribusi, kualitas pangan, tata kelola anggaran, hingga koordinasi lintas kementerian membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang kuat dan terukur. Karena itu, ukuran keberhasilan Nanik tidak akan ditentukan oleh latar belakang politik atau kedekatannya dengan penguasa, melainkan oleh kemampuan menghadirkan tata kelola yang efektif dan transparan.
Singkat cerita, Bisakah Nanik Deyang memimpin BGN? belum memiliki jawaban pasti. Penunjukan ini memang menyisakan banyak tanda tanya, mulai dari rekam jejak profesional hingga kapasitas teknokratis. Namun dalam politik, keputusan sering kali didasarkan pada faktor kepercayaan dan loyalitas selain kompetensi. Yang kini ditunggu publik bukan lagi alasan pengangkatannya, melainkan hasil nyata yang mampu ditunjukkan dalam mengelola program gizi terbesar dalam sejarah Indonesia. Jika berhasil, keraguan akan sirna dengan sendirinya. Jika gagal, keputusan ini akan menjadi salah satu pertaruhan politik terbesar pemerintahan Prabowo.
Komentar