“Gubernur Konten” merupakan julukan yang sangat melekat pada Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) beberapa waktu terakhir. Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030 ini dikenal aktif membagikan berbagai aktivitasnya di media sosial, termasuk di YouTube, Instagram, hingga TikTok. Julukan “Gubernur Konten” sebetulnya sudah ia peroleh sejak lama, namun mendapat afirmasi dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam sebuah rapat bersama Komisi III di Gedung DPR RI pada 29 April 2025 lalu.
KDM menanggapi julukan semacam itu dengan santai dan riang. Menurut dia, konten media sosialnya selama ini cukup membantu kebutuhan sehari-hari dan menghemat anggaran iklan pemerintah daerah. Bila sebelumnya untuk belanja iklan Pemprov Jawa Barat mengalokasikan sekitar Rp 50 miliar, namun sejak KDM menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat anggarannya diturunkan menjadi hanya Rp 3 miliar. Membuat konten di media dapat membuka transparasi dan menyebarkan informasi kebijakan publik serta program pemerintah kepada masyarakat luas.
Bila ditelisik dari berbagai berita media dan konten KDM di berbagai akun media sosialnya, termasuk berbagai akun para netizen yang mendukung berbagai kegiatan dan programnya, julukan “Gubernur Konten” disebabkan oleh kepemimpinannya yang sat set dan kebijakannya yang memang unik dan menarik. Diantara kebijakan KDM yang menjadi viral dan diperbincangkan oleh berbagai kalangan di Jawa Barat bahkan di seluruh Indonesia, sehingga ia dijuluki sebagai “Gubernur Konten” adalah sebagai berikut.
Pertama, Larangan Wisuda Sekolah Mewah. KDM mengeluarkan kebijakan yang melarang sekolah di semua jenjang (dari TK hingga SMA) mengadakan acara wisuda. Menurutnya, wisuda seharusnya hanya diperuntukkan bagi lulusan perguruan tinggi dan tidak perlu dilakukan di tingkat sekolah dasar maupun menengah. Menurut KDM, acara wisuda sering kali membebani orang tua secara finansial, terutama bagi keluarga kurang mampu. Ia ingin mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan memastikan bahwa pendidikan tetap terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Kedua, Pemberantasan Pungli di Jalan Raya. KDM mengambil langkah tegas dalam memberantas pungutan liar (pungli) di Jawa Barat seperti di Sukabumi, Kota Bandung, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Karawang dan sebagainya. Salah satu kebijakan yang ia terapkan adalah melarang segala bentuk pungutan atau sumbangan di jalan raya. KDM mengeluarkan larangan pungutan di jalan umum dengan tujuan menjaga ketertiban dan menghindari penyalahgunaan dana oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Ketiga, Pelarangan Study Tour Sekolah. Demi mengurangi beban ekonomi orang tua dan mencegah kecelakaan, KDM secara tegas melarang kegiatan study tour bagi siswa sekolah. Walaupun kebijakan menuai kritik tajam dari berbagai kalangan di Jawa Barat, termasuk siswa yang merasa kehilangan momen penting dalam perjalanan pendidikan mereka; namun kebijakan ini tetap dilanjutkan. Sehingga tak sedikit sekolah yang akhirnya melakukan berbagai kegiatan di lingkungan sekolah secara kreatif dan inovatif dengan biaya hemat bahkan tanpa biaya.
Keempat, Vasektomi sebagai Syarat Bantuan Sosial. KDM juga pernah mewacanakan bahwa penerima bantuan sosial harus mengikuti program Keluarga Berencana (KB), khususnya vasektomi bagi pria. Kebijakan KDM soal vasektomi pun menuai kontroversi karena dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) dan mendapat penolakan dari berbagai pihak. Bahkan sebagian kalangan menilainya bertentangan dengan ajaran agama, dalam hal ini agama Islam. Hingga saat ini KDM masih menanti kajian dan masukan dari berbagai kalangan beragam latar belakang.
Kelima, Penertiban Rumah di Bantaran Sungai. KDM juga mendapat kritik terkait kebijakan penertiban rumah-rumah di bantaran sungai, yang dianggap merugikan warga terdampak. Di depan awak media kerap ia tegaskan bahwa pembangunan rumah di bantaran sungai berisiko tinggi terhadap bencana banjir dan longsor. Menurut ayah tiga anak ini, ada banyak rumah warga yang hanyut saat banjir melanda, sehingga perlu dilakukan penertiban untuk menghindari kejadian berulang-ulang. Sebab nantinya justru membutuhkan biaya tak sedikit.
Keenam, Program Pembinaan Siswa di Barak Militer. KDM menggagas dan menjalankan program pembinaan bagi siswa yang dianggap bermasalah, seperti pelaku tawuran atau kecanduan gim, malas ke sekolah dalam waktu yang cukup lama, dengan mengirim mereka ke barak militer selama 6 bulan. Kebijakan ini sejak awal hingga saat ini masih menuai kritik karena dianggap terlalu dipaksakan dan belum memiliki konsep yang jelas. KDM mengaku sudah memiliki konsep yang jelas dan melibatkan banyak kalangan, bahkan kalangan sekolah, orangtua dan siswa pun mendukung sekaligus menyukainya.
KDM dengan gaya kepemimpinannya yang sat set memang telah menjadi tema perbincangan di berbagai forum dan momentum. Bahkan kalangan netizen di berbagai platform media begitu aktif membincang KDM. Dari kebijakan dan rekam jejaknya di jalur politik, hingga urusan rumah tangga dan kebijakannya selama beberapa bulan sejak menjadi Gubernur. Bahkan tak sedikit yang mencari informasi tentang KDM sejak aktif sebagai politisi Golkar hingga kelak menjadi politisi Gerindra. Secara khusus, bagi masyarakat Jawa Barat, KDM telah hadir sebagai pemimpin yang autentik dan konkret. Heh, dasar Gubernur Konten, bikin mereka yang tak suka menjadi jatuh cinta! (*)
Syamsudin Kadir
Penulis Buku “Kang Dedi Mulyadi: Memimpin dengan Hati”
Komentar