Beberapa bulan terakhir, para petani karet di berbagai daerah mulai tersenyum. Harga bahan olah karet rakyat (bokar) perlahan naik hingga kisaran Rp10.000- Rp13.000 per kilogram. Kenaikan ini memberi secercah harapan setelah bertahun-tahun harga karet terpuruk dan pendapatan petani tergerus.
Namun di balik kegembiraan itu, persoalan dunia karet sejatinya jauh lebih kompleks. Kenaikan harga seribu dua ribu rupiah tidak cukup untuk mengatasi masalah mendasar yang dihadapi oleh jutaan petani karet di Indonesia. Krisis yang dihadapi bukan sekadar fluktuasi pasar, melainkan ketimpangan sistem yang telah berlangsung lama—dari tata niaga yang tidak adil, lemahnya dukungan kebijakan, hingga belum optimalnya pengembangan industri hilir.
Karet sejatinya adalah denyut kehidupan ekonomi desa. Di banyak wilayah, karet telah menjadi sumber penghidupan, penyerap tenaga kerja, dan penjaga keberlanjutan lingkungan. Karena itu, berbicara tentang masa depan karet berarti berbicara tentang masa depan jutaan keluarga petani dan ekonomi pedesaan Indonesia.
Krisis Senyap di Perkebunan Rakyat
Data Kementerian Pertanian (Outlook Karet 2023) mencatat, luas perkebunan karet nasional mencapai 3,78 juta hektare, dan 86,6% di antaranya dikelola oleh petani rakyat. Produksi nasional tahun 2022 mencapai sekitar 3,13 juta ton, menjadikan Indonesia produsen karet alam terbesar kedua di dunia setelah Thailand, dengan pangsa 21,9% terhadap produksi global.
Namun di tingkat petani, keuntungan yang diperoleh jauh dari memadai. Rantai pasok yang panjang menyebabkan harga jual di kebun jauh di bawah harga ekspor. Minimnya akses terhadap pasar, lemahnya kelembagaan petani, dan belum adanya sistem penetapan harga berbasis mutu membuat posisi tawar petani terus terpinggirkan.
Tidak sedikit kebun karet kini terbengkalai karena dianggap tidak lagi menguntungkan. Anak-anak muda desa enggan melanjutkan usaha orang tuanya. Jika situasi ini terus berlanjut, dalam satu dekade ke depan kita berpotensi kehilangan fondasi utama produksi karet nasional.
Kebijakan yang Harus Diperbarui
Permasalahan karet rakyat tidak bisa diselesaikan hanya dengan menunggu harga naik. Diperlukan pembaruan kebijakan yang komprehensif dan berpihak pada petani.
Regulasi lama seperti Permentan No. 38 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bokar perlu direvisi agar sesuai dengan dinamika industri saat ini. Mekanisme harga berbasis mutu harus diterapkan agar petani mendapatkan insentif dari kualitas bokar yang baik. Selain itu, sistem kelembagaan di tingkat daerah perlu diperkuat agar petani memiliki akses langsung ke pabrik dan pasar ekspor, tanpa tergantung pada rantai tengkulak yang panjang.
Di saat yang sama, penting untuk mendorong pembiayaan riset dan peremajaan kebun rakyat, memperkuat koperasi, dan mengembangkan model usaha bersama yang efisien. Tanpa dukungan kebijakan yang kuat, petani akan terus berada dalam siklus harga murah dan produktivitas rendah.
Membangkitkan Nilai Tambah Melalui Hilirisasi
Bangkitnya karet rakyat bergantung pada seberapa besar kemampuan kita mengembangkan industri hilir berbasis karet. Selama ini Indonesia masih terlalu fokus mengekspor bahan mentah, sementara negara lain menikmati nilai tambah dari produk olahan seperti ban, sarung tangan, sol sepatu, hingga aspal karet.
Menurut Kementerian Perindustrian, sektor industri karet dan plastik menyumbang Rp69,07 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2021. Angka ini menunjukkan potensi besar yang bisa digarap. Dengan kebijakan yang tepat, pertumbuhan industri hilir karet dapat meningkat 20–30% dalam lima tahun ke depan, menyerap lebih dari 500.000 tenaga kerja baru, serta memperkuat rantai nilai industri nasional.
APKARINDO meyakini, penguatan hilirisasi harus berjalan beriringan dengan inovasi di tingkat petani. Salah satu contoh nyata adalah program tumpang sari karet–jagung, yang terbukti mampu meningkatkan pendapatan petani hingga dua kali lipat per hektar tanpa mengganggu produksi lateks. Diversifikasi ini bukan hanya solusi ekonomi, tetapi juga langkah strategis untuk menjaga produktivitas dan ketahanan pangan di wilayah perkebunan.
Saatnya Selamatkan Karet Rakyat
Kenaikan harga karet memang memberi sedikit harapan, tetapi itu bukan solusi utama. Jika akar persoalan tidak diselesaikan, maka setiap kenaikan harga hanya akan menjadi euforia sesaat.
Kini, saatnya menyelamatkan karet rakyat dengan menghadirkan sistem baru yang berkeadilan—mulai dari regulasi, tata niaga, hingga industri hilir yang berpihak pada petani. Dengan kebijakan yang konsisten dan dukungan lintas sektor, potensi karet nasional tidak hanya akan kembali tumbuh, tetapi juga berkelanjutan (sustainable).
Kita ingin karet menjadi sumber kesejahteraan yang sesungguhnya bagi rakyat, bukan sekadar komoditas ekspor yang nilainya menguap di tengah rantai pasok yang timpang. Menyelamatkan karet rakyat berarti memastikan masa depan ekonomi desa yang kuat, mandiri, dan bermartabat. []
Irfan Ahmad Fauzi
Ketua Umum APKARINDO (Asosiasi Petani Karet Indonesia)
Komentar