Jakarta, Erabaru.id–Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyoroti rendahnya realisasi anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang hingga Agustus 2025 baru mencapai 48,38 persen secara keuangan dan 56,27 persen secara fisik. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (27/8).
“Ini artinya ada persoalan serius, utamanya karena keterlambatan akibat relaksasi blokir yang tentu bisa mengganggu kinerja BMKG,” tegas Saadiah.
Saadiah mendorong agar BMKG menyelaraskan timeline kerja dengan siklus APBN dan memanfaatkan kontrak tahun jamak, terutama untuk pengadaan teknologi strategis, agar tidak terjadi bottleneck tahunan.
Politisi PKS dari Maluku itu juga menyoroti dampak minimnya informasi cuaca ekstrem yang akurat terhadap nelayan dan petani di daerah.
“Tren korban jiwa nelayan dari tahun ke tahun justru meningkat. Ini bukan hanya soal keselamatan, tapi juga kerugian ekonomi. Nelayan butuh informasi cuaca harian atau tiga harian yang mudah diakses lewat aplikasi atau media lain,” ujarnya.
Selain BMKG, Saadiah turut memberi perhatian pada Basarnas yang memiliki tugas vital dalam penanganan bencana. Ia menilai ketergantungan penuh pada dana APBN kerap menjadi kendala ketika bencana datang secara mendadak.
“Basarnas bekerja 1×24 jam, tapi jika hanya mengandalkan APBN tentu banyak proses yang memakan waktu. Harus ada skema lain yang bisa diantisipasi dalam pembahasan APBN agar respon cepat tetap terjaga,” jelasnya.
Saadiah menekankan pentingnya transparansi serapan anggaran Basarnas agar publik dapat mengetahui alokasi, tren penggunaan, serta akuntabilitas kinerja.
“Kita perlu tahu secara terbuka penggunaan anggaran Basarnas, apakah efektif dan benar-benar siap saat bencana datang,” pungkasnya.*
Komentar