Ambon, Erabaru.id–Upaya menghadirkan keadilan pembangunan di wilayah kepulauan terus diperjuangkan oleh Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, ST. Melalui inisiatif dan komunikasi intensif beliau di Senayan, akhirnya Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Maluku pada 30–31 Oktober 2025.
Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat dan DPR untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan transportasi di Maluku, yang selama ini menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan nasional.
Saadiah Uluputty menjelaskan bahwa kunjungan ini tidak sekadar agenda formal, tetapi bagian dari ikhtiar panjang untuk membawa perhatian pemerintah pusat terhadap realitas geografis Maluku.
“Wilayah Maluku adalah kepulauan, maka pendekatan pembangunan di sini harus berbeda. Infrastruktur darat, laut, dan udara harus saling terhubung agar masyarakat di pulau-pulau kecil tidak tertinggal dari daerah lain,” ujar Saadiah di sela kegiatan peninjauan di Ambon.
Dalam kunjungan yang berlangsung dua hari tersebut, Komisi V meninjau sejumlah titik strategis seperti Pembangunan Coastal Road, Pelabuhan Yos Sudarso, serta fasilitas pelabuhan dan transportasi laut lainnya. Kunjungan juga dihadiri perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, BASARNAS, dan sejumlah BUMN transportasi nasional.
Menurut Saadiah, langkah kolaboratif ini menjadi bukti nyata bahwa aspirasi Maluku kini semakin mendapat ruang dalam perencanaan pembangunan nasional. Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah agar program infrastruktur yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Saya ingin memastikan bahwa setiap jembatan, dermaga, jalan, dan bandara yang direncanakan untuk Maluku bukan hanya proyek, tapi benar-benar solusi bagi keterisolasian warga kita di pulau-pulau,” tambahnya.
Pada malam harinya, Komisi V DPR RI menggelar pertemuan resmi bersama Gubernur Maluku, para Bupati dan Walikota se-Maluku, serta jajaran kementerian terkait. Dalam pertemuan tersebut, Saadiah juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap aspirasi daerah agar tidak berhenti di meja rapat, tapi diwujudkan dalam kebijakan dan anggaran nyata.
Kunjungan ini menjadi penegasan bahwa perjuangan pembangunan Maluku bukan hanya soal data dan laporan, tetapi tentang kehadiran langsung, mendengar suara rakyat, dan memastikan Maluku menjadi bagian utuh dari Indonesia Maju.*
Komentar