Michael Singh dari Washington Institute merumuskan empat tujuan utama AS dalam perang Iran: menghancurkan angkatan laut Iran, melumpuhkan kemampuan rudal, mencegah pengembangan nuklir, dan menghentikan dukungan Iran terhadap kelompok proksi.
Dalam tulisannya “Assessing U.S. Progress in the Iran War” (6/3/2026), Singh juga mencatat bahwa meskipun perubahan rezim bukan tujuan eksplisit, kemajuan terjustru paling jelas di area ini—dengan tewasnya Ali Khamenei dan puluhan pejabat tinggi. Namun kerangka analisis Singh masih terjebak dalam paradigma militeristik yang mengabaikan dimensi identitas, memori kolektif, dan resiliensi peradaban.
Singh mengakui paradoks yang dihadapi AS: “meskipun Amerika Serikat dan Israel jelas-jelas memenangkan perang dalam istilah militer, jika mereka berhenti bertempur hari ini, mereka akan dinilai kalah.” Pengakuan ini penting karena ia membuka ruang untuk bertanya: apa sebenarnya arti “kemenangan” dalam perang melawan sebuah peradaban?
Dari sudut antropologi, kemenangan militer tidak otomatis berarti kemenangan politik atau budaya. AS mungkin telah menghancurkan puluhan kapal perang Iran, tetapi lalu lintas tanker minyak di Selat Hormuz turun 90 persen bukan karena kerusakan fisik, melainkan karena ancaman dan ketakutan. Iran berhasil menghentikan ekonomi regional tanpa harus menenggelamkan satu kapal pun—ini adalah kemenangan psikologis yang tidak terukur dalam statistik Pentagon.
Lebih dari itu, Singh mencatat bahwa Iran melancarkan serangan ke sebelas negara sekaligus—dari Teluk hingga Siprus—dengan intensitas yang lebih rendah tetapi jangkauan lebih luas. Dalam logika antropologi, ini bukan sekadar taktik militer; ini adalah pernyataan identitas: “Kami masih ada, kami masih bisa memukul.” Setiap rudal yang jatuh di Dubai atau Riyadh adalah pengingat bahwa peradaban ini belum mati.
Singh menyebut kematian Khamenei sebagai “kemajuan terjelas” menuju perubahan rezim, tetapi ia juga memperingatkan agar AS tidak mengulangi kesalahan Irak dan Afghanistan dengan mengejar tujuan maksimalis. Peringatan ini penting, tetapi analisisnya masih berkutat pada level institusi politik, bukan pada dinamika sosial-budaya yang lebih dalam.
Pertanyaan yang luput adalah: rezim macam apa yang akan menggantikan yang lama? Singh menyebut kemungkinan fragmentasi Iran sebagai skenario yang harus dihindari, tetapi ia tidak menjelaskan mengapa fragmentasi bisa terjadi—atau justru tidak terjadi. Data demografis menunjukkan Iran terdiri dari 50-60 persen Persia, sisanya Azeri, Kurdi, Lur, Arab, dan Baluch. Jika rezim pusat runtuh, akankah kelompok-kelompok ini otomatis berperang satu sama lain seperti di Irak pasca-2003?
Sejarah justru menunjukkan sebaliknya. Dalam Perang Iran-Irak, etnis Arab di Khuzestan tidak memberontak meskipun Saddam Hussein berharap demikian. Dalam krisis saat ini, serangan Iran ke Azerbaijan justru memicu solidaritas lintas-etnis di dalam negeri. Identitas nasional Iran yang berusia ribuan tahun ternyata lebih kuat daripada politik identitas sempit yang diharapkan para perencana geopolitik. Fragmentasi bukan takdir; ia adalah pilihan yang sangat bergantung pada bagaimana transisi dikelola.
Singh mencatat bahwa keputusan AS untuk tidak menggunakan pasukan darat (karena tentu saja tidak mudah dengan topografi Iran yang ‘dijaga’ oleh pegunungan) “lebih berakar pada politik daripada strategi.” Ia juga menyoroti bahwa menghancurkan kemampuan Iran mendukung proksi membutuhkan alat yang berbeda dari sekadar serangan udara. Di sini, analisisnya bersentuhan dengan antropologi politik: bagaimana sebuah rezim mempertahankan legitimasi di mata pendukungnya ketika infrastruktur fisiknya hancur?
Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi Syiah di Irak bukan sekadar “proksi” yang bisa diputus seperti tali pusar. Mereka adalah entitas dengan basis sosial, sejarah, dan kepentingan lokal. Ketika Singh menyarankan AS untuk “marginalisasi kelompok-kelompok yang didukung Iran” dan “memperkuat aktor politik yang sah,” ia mengabaikan pertanyaan mendasar: sah menurut siapa? Di Lebanon, Hizbullah adalah bagian dari pemerintah. Di Irak, milisi Syiah terintegrasi dalam Pasukan Mobilisasi Populer yang diakui negara. Intervensi asing untuk “memperkuat aktor yang sah” bisa dengan mudah dibaca sebagai upaya untuk memaksakan rezim boneka—sebuah narasi yang justru menguntungkan Iran.
Analisis Singh tentang Selat Hormuz dan harga energi penting, tetapi ia luput melihat dimensi mikro, yaitu bagaimana masyarakat Iran bertahan di tengah kehancuran? Sanksi selama empat puluh tahun telah menciptakan “subsistence resilience”, yakni jaringan informal keluarga dan tetangga yang menjadi penyangga ketika negara gagal.
Meskipun infrastruktur militer hancur dan ribuan warga sipil tewas, ekonomi informal terus berdenyut. Perdagangan barter, pasar gelap, solidaritas komunal—semua ini adalah mekanisme bertahan (survival mechanism) yang tidak terdeteksi dalam laporan Pentagon. Inilah mengapa sanksi “maksimum” gagal mencapai tujuannya: mereka menekan negara, tetapi tidak mampu menghancurkan masyarakat. Dan selama masyarakat masih bertahan, perang tidak akan pernah benar-benar dimenangkan.
Singh menawarkan kerangka yang berguna untuk mengevaluasi kemajuan militer AS. Namun pertanyaan yang lebih relevan bukanlah apakah AS mencapai tujuannya, melainkan apakah Iran—sebagai peradaban dan masyarakat—masih mampu mereproduksi dirinya sendiri. Rudal dapat menghancurkan gedung, tetapi tidak dapat membunuh memori kolektif. Drone dapat membunuh pemimpin, tetapi tidak dapat menghapus identitas.
Trump mungkin mengklaim bahwa tujuan militer dapat mereka capai. Singh mungkin memperingatkan agar tidak terjebak dalam maksimalisme ala Irak dan Afghanistan. Namun selama perhatiannya masih berkutat pada level institusi dan militer, ia akan selalu kehilangan dimensi terpenting, yakni rakyat Iran sendiri. Dan seperti kata pepatah kuno: “Kamu bisa menghancurkan istana, tetapi kamu tidak bisa menghancurkan hati rakyatnya.”
Yanuardi Syukur. Dosen Antropologi Universitas Khairun
Komentar