Haruskah terkejut? Jawabnya ya dan tidak. Itulah reaksi terhadap keputusan Presiden Prabowo yang melengserkan Purbaya per 14 September ini. Dua jawaban itu tak lepas dari perbedaan mendasar arah kebijakan ekonomi nasional yang dibutuhkan. Jawaban “ya”, karena publik tahu persis. Seorang Purbaya bukan hanya berkarakter jujur dan bersih. Karenanya, siap hadapi risiko apa pun saat menghadapi mafia raksasa yang selama ini menggerogoti bahkan menghancurkan perekonomian nasional.
Karakter mulia itu sejatinya diharapkan rakyat. Agar, segera bangkit dari keterpurukan dan mengantarkan kesejahteraan. Kinerja ekonominya pun tergolong cemerlang. At least, dalam kaitan pertumbuhan, Purbaya berhasil keluar dari “kutukan” angka 5%. Catatan menunjukkan, kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonominya mencapai 5,61%. Karakter jujur-bersih itu pula yang membuat Purbaya berani melakukan terobosan spektakuler: membersihkan kalangan pejabat “kotor” di lingkungan Kementerian Keuangan, terutama di Direkorat Pajak dan Beacukai (imigrasi).
Bahkan, Purbaya pun berani menahan anggaran Kementerian lainnya dan daerah-daerah sebelum ada laporan keuangan yang jelas atas penggunaan setahun sebelumnya. Sebuah sikap yang – secara langsung – membuat para petinggi negara dari berbagai kementerian dan lembaga-lembaga non-kementerian serta para elit daerah tak bisa berpesta-pora menggunakan anggaran untuk kepentingan sempitnya.
Namun demikian, kelengseran Purbaya juga tidak mengagetkan. Sedari awal pengangkatannya, Purbaya sudah berhadapan dengan kekuatan raksasa yang pro kebathilan. Kita tentu masih ingat sikap Purbaya yang menolak tegas utang whoose dibebankan kepada negara, alias Kementerian Keuangan harus bertanggung jawab. Alasan penolakannya jelas. Megaproyek kereta api cepat Jakarta-Bandung bukan hanya tidak feasible karena tak terdukung studi kelayakan yang valid dan mengakibatkan kerugian sampai Rp 116 triliun. Tapi, juga terjadi perubahan skema perjanjian B to B: antara BUMN kita (PT KAI) dengan BUMN asal Tiongkok. Maka, logika yang tepat adalah BUMN kita itulah yang harus bertanggung jawab, bukan negara.
Awalnya, Prabowo menampakkan sinyal restu positif. Tapi, data faktual bicara, akhirnya Prabowo harus tunduk pada perintah Presiden, meski skema pembayarannya melalui lembaga baru: Danantara dengan model cicilan Rp 1,2 triliun/tahun. Berapa tahun untuk mengembalikan utang plus bunganya sampai lunas? Tanpa bunga saja, masa pengembaliannya selama 96,6 tahun. Akan semakin lama lagi ketika nilai kerugiannya kian membubung tinggi untuk setiap tahun: akan lebih dari satu abad. Inilah kalkulasi mikro yang mendorong Purbaya menolak keras atas baban utang Whoose.
Namun, Purbaya hanya sang “pembantu”, not the boss. Sementara, the main boss harus menghadapi realitas masa lalu sebelum naik tangga (istana). Jika kita telusuri, perubahan Prabowo tak lepas dari komitmen politiknya terhadap Jokowi. Dalam perjanjian rahasianya, terdapat empat komitmen yang harus dipenuhi Prabowo jika ingin dibantu menjadi Presiden.
Apakah itu? Pertama, persoalan utang Whoose memang tercatat secara eksplisit harus dicover rezim penerus Jokowi. Skema pembayarannya masuk APBN, meski akhirnya disiasati masuk ke Danantara. Kedua, Prabowo diminta tegas: jangan mengganggu kepentingan oligarki, terkait PIK II dan PIK III bahkan kepentingan strategis ekonomi dan investasinya. Ketiga, Prabowo juga diminta tidak boleh mengutak-atik utang personal Jokowi-Xi Jinping, meski bukan atas nama negara. Dan keempat, Prabowo harus melindungi kepentingan Jokowi sekeluarga.
Mencermati kesepakatan rahasia yang sempat bocor ke ranah publik itu, kita menyaksikan, Purbaya jelas-jelas dinilai mengganggu kesepakatan pertama, meski akhirnya ditolelir ke Danantara. Data bicara, sikap Purbaya telah mengakibatkan gesekan besar antara Purbaya versus Luhut Binsar Panjaitan sebagai otak, pembisik sekaligus operator the main gangster (Jokowi).
Karena itu perubahan tanggung jawab utang Whoose ke Danantara jelas menggambarkan kemenangan kubu LBP-Jokowi, meski jelas-jelas dalam gerbong bathiliyyun. Mereka memang tak pernah persoalkan masasalah haq (kebenaran apalagi keadilan). Yang ada di benaknya bagaimana menyikat berjuta fasilitas negara termasuk keuangan milik rakyat.
Sementara, terkait dengan komitmen kedua, Purbaya juga tidak memberi ruang gerak yang leluasa dibanding Menteri Keuangan sebelumnya. Lalu-lintas keuangan dalam dan dari luar negeri terkait dana oligarki mendapat pengawasan ketat. Hasilnya pun terjadi banyak dana asing terblokir karena asal-usulnya diragukan, at least money laundry.
Yang menarik adalah, pengejaran Purbaya terhadap seluruh dana simpanan Jokowi di luar negeri. Purbaya berhasil mendeteksi ratusan rekening yang bersumbu pada nama Jokowi dan keluarga. Ikhtiar Purbaya dinilai cukup mengganggu, bukan hanya kepentingan masa depan ekonomi Jokowi sekeluarga, tapi juga kepentingan politik praktisnya. Kita tahu, Jokowi sekeluarga tidak pernah henti mengejar ambisi politiknya. Tetap ingin membangun dinasti dengan dirinya tampil sebagai sang raja: penguasa abadi.
Dengan gambaran tersebut, mereka dapat membuat kesimpulan, Purbaya adalah the dangerous man bagi kepentingannya (oligarki, Jokowi and the geng, termasuk kaum buzzer). Karena itu harus disikat. Dan Prabowo – atas nama kesepakatan itu – tak ada kata “menolak”, meski Purbaya sosok jujur, bersih, berintegritas dan berdedikasi untuk negara. Persis yang dilakukan Jokowi terhadap alm. Rizal Ramli yang akhirnya harus direshuffle karena menolak perizinan pembangunan megaproyek Reklamasi Jakarta Utara.
Serupa tapi tak sama, sikap dan tindakan Jokowi yang terus mengejar Anies Baswedan untuk dikriminalisasi karena telah menggagalkan megaproyek Reklamasi Jakarta Utara padahal telah tergelontorkan dana sebesar Rp 50 triliun. Itulah sebabnya, Anies – dalam pilpres pun – dijegal hasil suaranya: dibalik posisi kemenangannya, menjadi the loser. Bahkan, serupa pula tapi tak sama dan hal ini jauh lebih sadis, nasib alm. Faisal Basri.
Sebelum pergi untuk selamanya, pengamat ekonomi dan akademisi ini getol menyuarakan persoalan skandal ekspor nikel secara ilegal sebesar 5.000 ton per tahun dari Maluku Utara. Dan pelakunya ditengarai dari Blok “M”, alias Medan. Siapa aktor Blok Medan yang kala itu berkuasa? Publik tak sulit menebak.
Akhir kata, kelengseran Purbaya jelas mengagetkan, tapi juga sudah dapat diprediksi jauh sebelumnya. Namun demikian, satu hal yang perlu kita garis-bawahi, kebijakan pelengseran terhadap sosok bersih, jujur dan berintegritas justru akan memperbesar distrust masyarakat. Ekonomi tak bisa diharapkan membaik hanya karena harapan membaik pasca lengserkan Prabowo. Potensinya semakin decline sejalan dengan situasi global (Timur Tengah) belum mereda hingga kini, di samping sistem moneter yang tetap menggantungkan dolar dalam transaksi internasional.
Sementara, dalam negeri, masih diperhadapkan bercokol kuat hebat benteng raksasa yang tak mudah diterobos, apalagi ditabrak. Itulah Kekuatan oligarki ekonomi dan the gangster politik yang akan terus merongrong perekonomian nasional. Sampai kepentingan mereka terpulihkan pun, mereka akan terus menggarong aset-aset negara, sekaligus mengganggu sistem perekonomiannya, yang – pada akhirnya – akan berujung pada sistem moneter yang gonjang-ganjing.
Apakah mereka memikirkan nasib wong cilik? No. Bagi para bandit hanya satu prinsipnya: jika bisa merampas semua aset negara, mengapa harus menyisakankannya walau sebagian kecil. Meski dengan cara-cara dzalim sekalipun, akan terus dilakukan. Memang lebih biadab dibanding kolonial masa lampau.
Di sanalah harusnya Prabowo menyadari. Jika beliau seorang patriot sejati dan tak umbar janji “demi rakyat sejahtera”, maka tak selayaknya menyingkirkan sosok yang berkarakter: jujur, berintegitas bahkan berkapasitas. Tapi, sederet karakter ini tampaknya dipandang sebelah mata. Bosa jadi, karena bisikannya begitu kuat, dari elemen oligarki itu sendiri, atau mantan rezim kemarin bersama para kroninya. Karena itu, pelengseran Purbaya saat ini sejatinya panorama konkret perlawanan haq versus bathil.
Saat ini, kaum bathiliyyun sedang memenangkan pertarungan. Mereka terus mengungkungi Prabowo agar terus berbelok dan lebih mengikuti suara kaum bathiliyyun itu. Harapannya, Prabowo segera tersadar. Agar terhindar dari hukum alam (sunnatullah) yang akan bicara, sesuai mekanisme prosedural atau unprocedural.
Akan ada saatnya, al-haq datang, meruntuhkan dan mengenyahkan kebathilan itu. Janji Allah pasti. Hanya menunggu waktu. Pada akhirnya, al-haq akan memenangkan kebathilan (Q.S. al-Isra` : 81). Bagai magma yang meledak dahsyat meski tertutup katup berat dan begitu rapat seperti yang kita saksikan pada panorama erupsi anak Gunung Krakatau beberapa hari lalu.
Prabowo perlu merenungkan panorama alam dalam perspektif politik. Bagaimana pun magma politik harus dicegah. Di antara pencegahannya haruslah lebih mendengarkan jeritan rakyat dan seluruh elemen yang berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan beberapa gelintir manusia (oligarki) dan gengnya. Agar tercegah pertarungan al-haq versus al-bathil. Karena, Allah pasti berpihak pada kebenaran (al-haq), bukan sebaliknya. Karena, pendukung al-bathil jelas: as-syayathin, yang pasti menyesatkan, tidak hanya individu, tapi juga institusi seperti negara. Refleksinya, negara pasti hancur manakala lebih mengikuti suara syayathin. Dan rakyatnya menjadi korban keganasan akibat hembusan jahat syaitan. Hayo kita renungkan…. Agar muncul nurani jernih.
Penulis: Ketua Harian PAPERBA. Direktur Program PUSAT KAJIAN STRATEGIS DAKSINAPATI UI
Komentar