Di tengah negosiasi perang Iran-AS dan ketegangan di Timur Tengah, harapan untuk terus menyuarakan dukungan pada Palestina terus ada. Pada Kamis, 28 Mei 2026, Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan pandangan yang sama dalam mendukung Solusi Dua Negara dan kemerdekaan Palestina.
Dalam pertemuan di Istana Elysee, Prabowo menegaskan bahwa “tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa Solusi Dua Negara. Tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.” Ia juga menyambut baik peran Prancis sebagai salah satu pelopor yang mengajak banyak negara Eropa dan Barat untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
Mengakui Palestina Merdeka
Dukungan ini bukan sekadar retorika. Prancis telah secara resmi mengakui Negara Palestina pada 22 September 2025, dan sejak itu konsisten memperjuangkan Yerusalem sebagai ibu kota bersama Israel dan negara Palestina masa depan, serta menyalurkan lebih dari €500 juta bantuan ke wilayah Palestina antara 2008 hingga 2017.
Langkah Prancis ini semakin konkret terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Pada Juli 2025, Macron dalam pidatonya di hadapan Parlemen Inggris menyerukan Prancis dan Inggris untuk mengakui Negara Palestina—sebuah seruan yang kemudian diwujudkan pada Sidang Umum PBB September 2025.
Prancis juga menjadi tuan rumah konferensi PBB bersama Arab Saudi pada Juli 2025 tentang Solusi Dua Negara, meskipun sempat ditunda akibat pecahnya perang Iran-Israel. Akan tetapi, berbagai point dalam konferensi tersebut sangat spesifik dan penting untuk diimplementasikan. Mereka bahkan menyerukan semua Negara Anggota PBB untuk mendukung deklarasi yang mendesak tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza dan mencapai penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan abadi.
Di tengah perang Gaza, Prancis mengkritik tingginya korban sipil, meluncurkan bantuan kemanusiaan melalui airdrop bersama Yordania dan Belanda, serta mendukung rencana Arab untuk pembangunan kembali Gaza pada Maret 2026.
Meskipun mendapat kecaman dari AS dan Israel—Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut keputusan Macron “ceroboh” dan “hanya melayani propaganda Hamas”—Prancis tetap pada pendiriannya. Bahkan, Prancis pernah mengecam Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang menyebut Palestina sebagai “invensi baru” di hadapan peta “Israel Raya” yang mencakup wilayah Palestina dan Yordania.
Dua Makna Penting
Dari fakta-fakta di atas, at least ada dua makna penting yang patut dicermati.
Pertama, dukungan Prancis terhadap Palestina bukanlah fenomena baru yang lahir dari tekanan publik semata, melainkan hasil dari pergeseran strategis yang panjang. Sejak era Charles de Gaulle yang mulai mengkritik kebijakan Israel pasca-Perang Enam Hari 1967, Prancis telah membangun hubungan pragmatis dengan dunia Arab, termasuk berkomunikasi dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) meskipun saat itu PLO dituduh melakukan serangan teror di Prancis.
Kini, di bawah kepemimpinan Macron yang sering dikritik sebagai “anti-Palestina” oleh pengamat seperti Alain Gresh, justru Prancis menjadi salah satu negara Eropa paling vokal mendukung Solusi Dua Negara. Ini menunjukkan bahwa politik luar negeri Prancis lebih dipengaruhi oleh kepentingan strategis dan stabilitas kawasan—termasuk ketergantungan Eropa pada energi dari Teluk—daripada oleh ideologi domestik semata.
Kedua, dukungan Prancis terhadap Palestina memberikan tekanan signifikan terhadap blok Barat yang selama ini cenderung berat sebelah mendukung Israel. Dengan Prancis—sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan pemilik hak veto—berada di pihak Palestina, maka isolasi diplomatik terhadap Israel semakin terasa. Ini juga membuka peluang bagi negara-negara Eropa lainnya untuk mengikuti jejak Prancis.
Dukungan Prancis juga memperkuat posisi Indonesia dan negara-negara Global South yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum internasional. Namun, tantangannya tetap besar tentu saja. AS dan Israel tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus melobi negara-negara Eropa lainnya untuk tidak mengakui Palestina, serta menggunakan tekanan ekonomi dan politik. Selain itu, perpecahan internal di Palestina sendiri (antara Fatah dan Hamas) serta kegagalan mewujudkan pemerintahan yang bersatu menjadi penghalang serius bagi implementasi Solusi Dua Negara.
Angin Segar
Dukungan Prancis terhadap kemerdekaan Palestina dapat dilihat sebagai angin segar di tengah badai konflik yang berkecamuk. Namun, dunia tidak boleh berpuas diri dengan pernyataan dan pengakuan simbolis. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan nyata: mendesak Israel menghentikan pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat, membuka blokade Gaza, dan duduk di meja perundingan tanpa prasyarat.
Prancis dan Indonesia, sebagai dua negara yang kini memiliki kemitraan strategis komprehensif, dapat memainkan peran katalisator. Mereka bisa menggalang koalisi negara-negara yang mendukung Solusi Dua Negara di PBB, mendorong resolusi Dewan Keamanan yang mengikat, serta memberikan sanksi ekonomi terhadap pelanggar hukum internasional.
Kita berharap dalam satu atau dua tahun ke depan, setidaknya lima hingga sepuluh negara Eropa lainnya akan mengakui Negara Palestina, mengikuti jejak Prancis. Namun, tanpa tekanan kolektif yang konsisten, mimpi kemerdekaan Palestina akan terus menjadi angan-angan. Dalam situasi global yang sangat dinamis ini, dukungan terhadap Palestina sekecil apapun harus dihargai dan olehnya itu harus ada follow up kreatif di tingkat negara dan masyarakat sipil untuk mewujudkan Palestina merdeka dalam wujud nyata.
Yanuardi Syukur. Dosen Antropologi Sosial Universitas Khairun, Ternate dan Anggota Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional MUI Pusat.
Komentar