Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah sebuah outlet berita Iran yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Tasnim, mengumumkan bahwa rezim Tehran akan mengaktifkan front baru, termasuk Selat Bab el-Mandeb (CBS News, 1/6/2026).
Keputusan ini datang setelah Iran menghentikan pembicaraan tidak langsung dengan Amerika Serikat, yang sebelumnya difasilitasi untuk mencari jalan keluar dari konflik bersenjata sejak serangan AS-Israel ke Iran pada akhir Februari lalu.
“Menghukum” Israel dan Pendukungnya
Kantor berita Tasnim secara tegas menyebut langkah ini sebagai upaya untuk “menghukum” Israel dan para pendukungnya atas operasi militer yang masih berlangsung di Lebanon. Yang menarik, pemberontak Houthi di Yaman yang selama ini menjadi sekutu Iran, sejauh ini belum terlibat dalam perang, namun kini dikabarkan telah mendapat “lampu hijau” untuk mulai menyerang jalur pelayaran komersial di Bab el-Mandeb.
Sebelumnya, Iran setidaknya tiga kali mengancam akan menggunakan Houthi untuk menyerang alur pelayaran di selat tersebut. Selat Bab el-Mandeb sendiri merupakan jalur vital bagi perdagangan global, terutama untuk pengiriman energi dari Timur Tengah ke Asia, Eropa, dan Afrika.
Bersama dengan Selat Hormuz yang sudah diblokade oleh Iran, dua titik sumbat ini mengendalikan sebagian besar pasokan minyak dunia. Pengalaman sebelumnya, ketika Houthi menyerang kapal-kapal di kawasan Laut Merah, telah menyebabkan lonjakan biaya asuransi dan pengalihan rute pelayaran. Jika kali ini serangan benar-benar dilakukan bersamaan dengan blokade Hormuz, maka dampaknya akan jauh lebih luas, tidak hanya bagi negara-negara Teluk, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi global.
Langkah yang Berisiko
Dari sudut pandang strategi militer dan politik, keputusan Iran untuk “mengaktifkan” Houthi di Bab el-Mandeb adalah langkah yang sangat berisiko namun dapat dimengerti. Selama konflik berlangsung, Houthi relatif diam dibandingkan Hizbullah di Lebanon yang langsung melancarkan serangan ke Israel.
Kini, dengan dihentikannya pembicaraan diplomatik dan saling tuduh pelanggaran gencatan senjata, Iran tampaknya ingin memperluas medan perang proksi. Tujuannya jelas, yakni untuk membebani Israel dan sekutunya, termasuk AS, dengan tekanan di dua front maritim sekaligus. Hormuz menekan Teluk, sementara Bab el-Mandeb mengancam Laut Merah dan Terusan Suez. Ini adalah upaya untuk menciptakan “perang ekonomi” yang memaksa negara-negara Barat menekan Israel agar menghentikan operasinya di Lebanon.
Namun, langkah ini sebenarnya juga mengandung bumerang bagi Iran sendiri. Dengan membuka front di Bab el-Mandeb, Iran secara efektif mengubah konflik yang semula fokus di sekitar Iran dan Israel menjadi krisis yang mengganggu kepentingan hampir seluruh negara di dunia, termasuk Tiongkok, India, dan Jepang yang sangat bergantung pada jalur laut tersebut.
Mengisolasi Diri
Alih-alih mendapatkan simpati, Iran justru potensial berisiko mengisolasi diri secara diplomatik. Selain itu, Houthi bukanlah pasukan yang sepenuhnya bisa dikendalikan seperti robot. Setelah diberi wewenang, eskalasi bisa melampaui apa yang diinginkan Tehran, memicu respons militer langsung dari koalisi internasional yang lebih luas. Dengan kata lain, “aktivasi front baru” bisa menjadi bumerang yang mempercepat keruntuhan posisi tawar Iran, bukan memperkuatnya.
Ancaman Iran melalui Tasnim untuk mengaktifkan Selat Bab el-Mandeb dapat dibaca sebagai sinyal bahwa rezim di Tehran memilih jalan eskalasi di tengah kebuntuan diplomasi. Meskipun langkah ini dapat dipahami sebagai taktik untuk meningkatkan tekanan, dunia harus waspada karena konsekuensinya tidak akan terbatas pada Timur Tengah.
Jika ancaman itu dibuktikan, maka blokade tersebut akan menyumbat dua selat utama tersebut yang akan mengguncang rantai pasok energi global dan memicu krisis ekonomi baru. Langkah itu sangat potensial akan menambah kerugian bagi Iran, sebab ia tidak lagi hanya bermusuhan dengan AS-Israel, tapi negara-negara lain yang kapalnya menggunakan rute Laut Merah dan Terusan Suez ke Asia.
Yanuardi Syukur
(Dosen Antropologi Sosial Universitas Khairun, Ternate dan Anggota Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional MUI Pusat)
Komentar