Teheran menolak tekanan Amerika Serikat dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) terkait rudal, Selat Hormuz, dan kelompok-kelompok bersenjata di kawasan.
Iran mengecam pernyataan bersama Amerika Serikat dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) sebagai “bersifat intervensionis, tidak bertanggung jawab, dan provokatif.” Teheran menuduh Washington dan sekutu-sekutunya di Teluk
memanfaatkan jalur diplomasi untuk menekan Iran setelah perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran baru-baru ini.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat, Kementerian Luar Negeri Iran menolak komunike yang diterbitkan setelah pertemuan tingkat menteri GCC-AS di Bahrain pada 25 Juni. Menurut Teheran, pernyataan tersebut memutarbalikkan realitas kawasan dan mengulang posisi Amerika Serikat serta Israel mengenai program nuklir Iran, kemampuan rudalnya, sekutu-sekutunya di kawasan, dan Selat Hormuz.
Apa Isi Pernyataan AS-GCC?
Pernyataan bersama itu diterbitkan setelah pertemuan di Manama yang dipimpin bersama oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani.
Pertemuan tersebut juga dihadiri para menteri luar negeri dari Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Para menteri menyambut baik nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani Washington dan Teheran pada 17 Juni. Namun, mereka menegaskan bahwa hubungan ekonomi di masa depan dengan Iran hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat.
Mereka menyatakan bahwa:
“Setiap perdagangan dan investasi dengan Iran bersifat bersyarat dan dapat dibatalkan.”
Mereka juga menegaskan kembali tujuan bersama untuk:
“Mencegah Iran mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir dalam bentuk apa pun.”
Pernyataan tersebut juga menyebut bahwa:
“Perdamaian dan keamanan kawasan yang berkelanjutan mengharuskan penanganan seluruh spektrum ancaman Iran, termasuk rudal balistik, pesawat nirawak (drone), dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok proksi di kawasan.”
Mengenai Selat Hormuz, pernyataan itu menolak:
“Segala bentuk tarif, pungutan, ataupun upaya menguasai selat tersebut.”
Menurut mereka, pelayaran yang bebas dan tanpa hambatan merupakan syarat penting bagi keamanan kawasan maupun dunia.
Isu Lebanon
Terkait Lebanon, para menteri menyatakan bahwa:
“Kedaulatan penuh Lebanon tidak akan terwujud selama kelompok-kelompok bersenjata non-negara masih mempertahankan kemampuan militernya di luar kewenangan negara.”
Pernyataan ini secara luas dipahami sebagai rujukan kepada Hizbullah yang didukung Iran.
Mereka menyerukan perlucutan senjata seluruh kelompok tersebut serta pemulihan monopoli penggunaan kekuatan oleh negara Lebanon, sembari menegaskan pentingnya memperkuat Angkatan Bersenjata Lebanon.
Pernyataan itu juga menyambut negosiasi bilateral yang sedang berlangsung antara Israel dan Lebanon, yang dimediasi Amerika Serikat, guna menciptakan kondisi bagi tercapainya perjanjian damai dan keamanan yang berkelanjutan.
Bagaimana Tanggapan Iran?
Kementerian Luar Negeri Iran menyebut pernyataan bersama AS dan GCC sebagai dokumen yang “intervensionis, tidak bertanggung jawab, dan provokatif.”
Teheran menilai Amerika Serikat dan Israel telah mengarang tuduhan mengenai program nuklir damai Iran.
Iran juga mengajak negara-negara GCC bekerja sama membentuk kawasan Timur Tengah yang bebas dari senjata nuklir.
Iran kembali mengingatkan bahwa para ahli meyakini Israel memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir, meskipun Israel tidak pernah mengonfirmasi ataupun membantahnya dan bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan bahwa Iran:
“Lebih berkomitmen terhadap keamanan kolektif kawasan dibanding pihak mana pun.”
Ia juga menuding negara-negara Teluk keliru karena:
“Mencari perlindungan kepada pelanggar keamanan terbesar.” Pernyataan tersebut merujuk kepada Amerika Serikat.
Iran Tolak Tekanan atas Rudal dan Drone
Iran juga menolak keras kritik terhadap kemampuan rudal dan drone-nya.
Baghaei menulis di platform X:
“Keamanan nasional dan martabat Iran bukanlah sesuatu yang dapat ditawar atau diberi syarat. Sebagaimana hak melekat untuk membela diri yang sah tidak dapat diperdebatkan, sarana pertahanan tersebut juga tidak dapat dijadikan objek tawar-menawar ataupun konsesi kepada pihak mana pun.”
Teheran juga menilai penggunaan pangkalan dan fasilitas di negara-negara kawasan oleh Amerika Serikat dan Israel selama serangan terhadap Iran menunjukkan bahwa Washington tidak menghargai keamanan sekutu-sekutunya di Teluk.
Iran mendesak negara-negara yang wilayahnya digunakan dalam konflik tersebut agar meninjau kembali kebijakan mereka, dengan mengingatkan bahwa hukum internasional dan prinsip hubungan bertetangga yang baik mewajibkan mereka mencegah wilayahnya dipakai untuk tindakan permusuhan terhadap Iran.
Perselisihan Mengenai Palestina dan Lebanon
Iran juga mengkritik penggunaan istilah “proksi Iran” dalam pernyataan AS-GCC untuk menyebut kelompok-kelompok perlawanan Palestina dan Lebanon.
Menurut Teheran, istilah tersebut mengabaikan pendudukan Israel yang terus berlangsung serta serangan-serangan militer Israel, sekaligus memberikan tekanan kepada kelompok-kelompok yang melawan kekuatan militer Israel.
Persoalan Selat Hormuz
Selat Hormuz menjadi salah satu titik perselisihan utama.
Iran menyatakan bahwa gangguan terhadap jalur pelayaran di selat tersebut merupakan akibat langsung dari aksi militer Amerika Serikat dan Israel.
Teheran menegaskan bahwa Selat Hormuz berada di dalam wilayah perairan Iran dan Oman, serta pengelolaannya di masa depan akan mengikuti Pasal 5 nota kesepahaman yang baru ditandatangani.
Dalam MoU tersebut disebutkan bahwa Iran akan berdialog dengan Kesultanan Oman untuk menentukan tata kelola masa depan dan pelayanan maritim di Selat Hormuz bersama negara-negara pesisir Teluk Persia lainnya sesuai hukum internasional dan hak-hak kedaulatan negara pantai.
Kehadiran Militer Amerika Serikat di Teluk
Iran berulang kali menyatakan bahwa pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk justru membuat negara-negara tuan rumah rentan apabila terjadi konfrontasi dengan Washington.
Sejak perang dimulai, Iran mengaku telah menyerang 20 fasilitas militer Amerika Serikat.
Amerika Serikat biasanya menempatkan sekitar 40.000 personel militer di kawasan, termasuk di Arab Saudi, Bahrain, Irak, Suriah, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait.
Jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 50.000 personel setelah Presiden Donald Trump meningkatkan operasi militer terhadap Iran.
Laporan The Wall Street Journal menyebut Washington sedang mempertimbangkan penyesuaian postur militernya di Teluk, termasuk mengurangi sebagian kehadiran di Kuwait dan Arab Saudi, memperbarui fasilitas di Bahrain, serta kemungkinan memindahkan sebagian aset militernya ke Israel.
Apakah Iran Ingin Menjadi Penjamin Keamanan Kawasan?
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menyatakan bahwa pelayaran yang aman melalui Selat Hormuz tidak dapat dijamin apabila pengaturannya dilakukan tanpa melibatkan Iran.
Ia mengatakan:
“Kerangka kerja yang kredibel harus didasarkan pada koordinasi dengan Iran dan ketentuan dalam paragraf kelima Nota Kesepahaman Islamabad. Jika tidak, konsekuensinya adalah penghentian jalur pelayaran paralel yang telah ditetapkan.”
Sementara itu, penasihat senior Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Akbar Velayati, mengatakan stabilitas Teluk selama ini lebih bergantung pada pengelolaan Selat Hormuz oleh Iran daripada kekuatan militer Barat.
Dalam unggahannya di X, ia menulis:
“Negara-negara kecil di pinggiran jangan merasa tenang hanya karena adanya pernyataan-pernyataan yang dibuat atas pesanan. Ketahuilah, kelangsungan hidup kalian bergantung pada sisa-sisa dari meja ini.”
Ia menambahkan:
“Dalam penataan ulang besar yang sedang berlangsung, para pemain kecil di pinggiran tidak memiliki tempat di meja perundingan. Mereka akan tersingkir, dan kelangsungan hidup strategis mereka bergantung pada toleransi Teheran.” (Al Jazeera)
Komentar