Dua tokoh Islam senior yang banyak menjadi panutan masyarakat Indonesia dalam sikap politiknya menarik untuk dicermati. Yaitu mantan Ketua PP Muhammadiyah Amien Rais dan Pendiri Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.
Keduanya adalah pendukung utama Prabowo dalam pemilu presiden 2014 dan 2019. Dalam pemilu presiden 2024 mereka kemudian beralih mendukung Anies Baswedan.
Mengapa mereka memilih Anies? Ya karena Anies jauh lebih muda dan mempunyai pemikiran yang cemerlang dibanding Prabowo. Mereka telah berinteraksi lama dengan Prabowo, tentu tahu kelebihan dan kelemahannya. Mereka melihat Anies lebih cerdas, kreatif, pemahaman Islamnya bagus, ibadahnya bagus dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan manajemen yang bagus juga. Bila Anies memimpin, mereka yakin Indonesia akan lebih baik dan akan memberikan kenyamanan baik umat Islam yang mayoritas maupun non Islam yang minoritas.
Maka jangan heran, keduanya kini tetap bersikap kritis terhadap Prabowo. Namun demikian yang menarik, keduanya tidak menginginkan Prabowo dijatuhkan sebelum pemilu presiden 2029.
Amien Rais dan Habib Rizieq bukan tidak tahu kalau program Prabowo dan sikap Prabowo banyak yang kacau. Mereka tahu. Tapi mereka tidak ingin Indonesia menjadi kacau dan tidak menentu, serta banyak korban jiwa kalau Prabowo diturunkan di tengah jalan.
Amien Rais menyatakan, “Saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa ritme pergantian kekuasaan setiap lima tahun sekali sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus kita pertahankan supaya tidak ada pemerintahan pusat yang diturunkan di tengah jalan. Ini prinsip penting yang harus kita pegang.”
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini menyatakan, pergantian presiden atau wakil presiden di tengah jalan hanya bisa dilakukan jika ada alasan yang bersifat luar biasa dan sangat istimewa.
“Misalnya sang presiden atau wakil presiden terbukti melakukan tindakan pidana berat seperti membocorkan rahasia negara kepada pihak asing demi mendapatkan imbalan materi atau keuangan, sehingga hakikatnya presiden atau wakil presiden telah menjual negara kepada pihak asing. Atau misalnya presiden dan wakil presiden tersangkut skandal moral yang menodai kebersihan kursi presiden atau kursi wakil presiden,” terang mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini.
Amien Rais melanjutkan, “Mengharapkan para anggota DPR dan MPR berani memakzulkan Presiden Prabowo rasanya mustahil. Semarah apa pun kita kepada Gibran Rakabuming Raka, dengan konstelasi pimpinan DPR dan MPR yang sekarang ini, kiranya melakukan impeachment terhadap Gibran juga amat sangat sulit.“
Selanjutnya, mantan Ketua Dewan Pakar ICMI ini mengingatkan bahwa pengalaman politik masa lalu yang mencatat pergantian lima presiden dalam enam tahun telah menguras energi nasional. “Maka Presiden Prabowo kita beri fair chance, kesempatan yang wajar. Biarlah beliau bekerja sekeras-kerasnya untuk mewujudkan cita-citanya sampai 20 Oktober 2029. Kita bermain secara fair dan masuk akal saja,” tegas Amien Rais dalam video terbarunya.
Amien mungkin juga trauma dengan reformasi 1998 yang menjatuhkan Pak Harto dimana ia berperan cukup besar di dalamnya. Reformasi itu menyebabkan Jakarta dibakar dan banyak korban jiwa ketika itu. Banyak pengamat politik melihat bahwa reformasi 1998 ternyata menjadikan Indonesia tidak lebih baik dari zaman Pak Harto.
Sikap Habib Rizieq mirip dengan Amien Rais. Dalam acara reuni alumni 212 di Monas, Jakarta Pusat, Habib berpesan,“Jadi sekali lagi pemerintahan yang baru ini jangan kita ganggu, kita beri kesempatan.“
Namun, Habib mendorong masyarakat untuk tetap mengkritisi pemerintahan saat ini. Menurutnya, mendukung pemerintah tak mesti dengan menjilat. “Kita dorong, tetapi tetap kita kritisi. Jadi bukan mendukung dalam arti kata menjilat, memuji yang nggak berhak dipuji, Saudara, jangan, jangan, kita tetap amar makruf nahi mungkar, ikhlaskan niat hanya mencari rido Allah SWT,” tuturnya.
Habib juga menyatakan,”Kita mohon kepada Allah, agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, orang-orang saudara yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi, kita mohon agar mereka disingkirkan oleh mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya.”
Kritis konstitusional, itulah sikap kedua tokoh Islam itu. Karena itu jangan heran Pak Amien mengritisi Prabowo dalam masalah hubungan akrabnya dengan Teddy, orang-orang Jokowi yang diangkat dalam pemerintahan seperti Luhut Pandjaitan dan Listyo Sigit, sikap kurang tegasnya Prabowo dalam masalah Israel-Palestina dan lain-lain.
Sedangkan Habib mengritik pidato Prabowo yang mempersilakan orang untuk kabur ke Yaman, ketidakberanian Prabowo untuk menyalahkan Amerika Israel dalam serangan ke Iran, lingkaran presiden yang bermasalah dan lain-lain.
Bila kita mencermati perbedaan pemerintahan Prabowo dan Jokowi adalah: Jokowi menjadikan program anti radikalisme sebagai program pemerintah. Sehingga jangan heran kemudian ormas-ormas Islam yang dinggap radikal dibubarkan, tokoh-tokoh dan aktivis-aktivis Islam yang kritis dipenjara dan lain-lain. Banyak pengamat politik Islam menyatakan bahwa ‘Jokowi Luhut‘ melakukan deislamisasi dan dehabibisasi. Kenapa kok disebut Jokowi Luhut? Ya karena yang mempengaruhi kebijakan Jokowi adalah Luhut dengan timnya.
Fadli Zon pernah menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden boneka. Itu memang benar. Mantan pedagang mebel -meski pernah jadi walikota dan gubernur- tidak mempunyai wawasan yang luas tentang sejarah, ideologi, pertarungan pemikiran, pertarungan budaya dan lain-lain. Jokowi adalah teknokrat bukan ideolog/pemikir. Di benak Jokowi yang ada adalah bagaimana ia dikenang sebagai presiden yang hebat dan anak-anaknya sukses, meski dengan cara menabrak undang-undang. Makanya jangan heran, programnya IKN yang menelan ‘ratusan triliun‘ kini mangkrak. Jokowi tergantung pada lingkar dekatnya dan mudah dipermainkan orang-orang di sekitarnya.
Prabowo, meski pemahaman Islamnya lemah, tapi mempunyai pengetahuan yang luas tentang pertarungan ideologi dunia, tentang perang, tentang sejarah dan lain-lain. Makanya jangan heran, bila Prabowo bicara bisa berjam-jam. Prabowo tahu tentang pemimpin-pemimpin dunia atau Amerika yang demokratis dan yang Islamofobia. Tapi sayangnya Prabowo lemah di dalam manajemen (detail). Mungkin pengalaman dalam tentara yang tidak mempunyai kebiasaan demokratis -berdebat/berdiskusi tajam- dalam manajemennya. Prabowo mudah ‘baperan‘ dan marah bila ada yang mengritiknya.
Karena pengetahuannya yang luas tentang ideologi dunia itu, ia tidak menjadikan anti radikalisme sebagai program utama dalam pemerintahannya. Prabowo mencanangkan delapan misi (asta cita) dalam pemerintahannya, yaitu :
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Walhasil, Prabowo ada kelebihan dan kelemahannya. Yang jelas Prabowo tidak melakukan deislamisasi dan dehabibisasi sebagaimana Jokowi. Makanya jangan heran Amien Rais dan Habib Rizieq tidak mau Prabowo diturunkan di tengah jalan, sebagaimana tuntutan sebagian mahasiswa dan beberapa tokoh di negeri ini. Wallahu azizun hakim.
Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik
Komentar