Kegagalan menembus parlemen biasanya menempatkan partai politik pada posisi pinggiran. Namun situasi itu menjadi jauh lebih kompleks ketika sebuah partai non-parlemen justru memperoleh akses langsung ke kekuasaan eksekutif. Inilah dilema yang kini dihadapi Partai Gelora Indonesia setelah mendapatkan dua jatah wakil menteri dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
Secara politik, ini adalah anomali sekaligus peluang. Anomali, karena partai yang tidak memiliki legitimasi elektoral di parlemen justru ikut mengelola negara. Peluang, karena Gelora mendapatkan panggung kekuasaan yang biasanya hanya dinikmati partai parlemen. Namun justru di titik inilah pertanyaan tentang “bertarung atau sekadar survival” menjadi semakin relevan.
Masuknya kader Gelora ke kabinet dapat dibaca sebagai bentuk pengakuan elite terhadap kapasitas individu dan jejaring politik partai tersebut. Dari sudut pandang pragmatis, ini memperpanjang nafas organisasi : akses sumber daya terbuka, visibilitas meningkat, dan posisi tawar politik terjaga. Dalam logika survival, langkah ini sangat rasional. Banyak partai non-parlemen gagal bertahan karena benar-benar terputus dari pusat kekuasaan.
Namun persoalannya, survival melalui kekuasaan eksekutif juga membawa risiko besar. Gelora berpotensi terjebak pada paradoks: ikut memerintah tanpa basis representasi rakyat di parlemen. Tanpa kehati-hatian, partai bisa dilihat publik sekadar sebagai “partai nebeng kekuasaan”, bukan sebagai kekuatan politik yang tumbuh dari dukungan pemilih. Dalam iklim demokrasi yang semakin kritis, stigma semacam ini bisa jauh lebih merusak dibanding sekadar kalah pemilu.
Dari sisi ideologis, posisi Gelora juga menjadi ambigu. Sebagai partai yang kerap mengusung narasi besar Indonesia sebagai SuperPower baru, persatuan nasional, dan politik narasi ,keikutsertaan dalam pemerintahan menuntut konsistensi. Apakah Gelora akan tampil sebagai penguat visi pemerintahan secara kritis dan konstruktif, atau larut menjadi bagian dari arus besar tanpa diferensiasi politik yang jelas? Jika yang kedua terjadi, maka kehadiran di kabinet hanya memperkuat survival, bukan pertarungan politik jangka panjang.
Padahal, justru dari posisi non-parlemen inilah Gelora seharusnya melakukan pertarungan yang lebih strategis. Akses ke pemerintahan bisa digunakan untuk menunjukkan kapasitas kader, membuktikan keberpihakan pada isu konkret, dan menerjemahkan gagasan besar ke dalam kebijakan yang dirasakan publik. Jika keberhasilan individu di kabinet tidak diiringi penguatan organisasi, kaderisasi, dan basis sosial, maka keuntungan politik itu akan berhenti pada level elite semata.
Dengan kata lain, dua kursi wakil menteri adalah ujian, bukan kemenangan. Ia bisa menjadi batu loncatan menuju konsolidasi serius, atau justru menjadi selimut nyaman yang membuat partai lupa bertarung. Gelora kini tidak hanya diuji oleh pemilih, tetapi oleh sejarah politiknya sendiri : apakah ia ingin tumbuh sebagai partai gagasan yang matang, atau cukup hidup dengan menempel pada kekuasaan.
Pada akhirnya, partai non-parlemen yang memilih survival mungkin tetap ada, tetapi jarang diingat. Sementara partai yang berani bertempur meski dari posisi lemah punya peluang membangun makna. Di tengah kekuasaan Prabowo, pilihan itu kini sepenuhnya berada di tangan Partai Gelora.
@Irfanenjo. Direktur Relasi Publik Komunika, praktisi komunikasi politik, serta penggiat pendidikan politik generasi muda. Ia aktif mendorong penguatan literasi politik warga dan partisipasi Gen Z dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Komentar