Acara “Ngopi Bareng Pelaku UMKM” di Warkop Andoolo, Konawe Selatan (Selasa, 7 April 2026) menghasilkan pemikiran menarik untuk pengembangan UMKM di wilayah ini. Keberadaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, khususnya di Ibu Kota Konawe Selatan (Konsel) sangat berharap ada peran pemerintah dan Wakil Rakyat. Sementara, pelaku UMKM memberikan bebeberapa masukan.
Salah satu pembicara dari pelaku usaha, Haji Anjar, pelaku UMKM yang juga Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Konawe Selatan, mengaku sudah menjalani usaha lebih dari 10 tahun dan akan terus perjuangkan UMKM agar lebih maju.
“Saya senang sekali dengan forum seperti ini, biasanya hasilnya konkrit, ujarnya. Dirinya, lantas menjelaskan beberapa hal terkait iklim bisnis di wilayahnya. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dikembangkan.
“Satu yang penting, adanya ekosistem bisnis yang mendukung antara pelaku usaha, pemerintah sebagai pengatur kebijakan dan masyarakat yang merasakan kebijakan. Saya melihat ketiganya masih jalan masing-masing, harusnya ada kolaborasi yang bagus, sayangnya ini belum muncul,” ujarnya.
Anjar berharap, bisnis tidak tumbuh secara alami saja, tapi direncanakan dengan planning yang jelas, sehingga akan beda hasilnya. Ia juga belum melihat regulasi yang sifatnya mendukung iklim bisnis secara menyeluruh agar UMKM bisa berkembang secara efektif.
“Tanpa adanya regulasi kebijakan yang menyeluruh, tidak akan ada pencapaian signifikan dari para pelaku usaha,” tuturnya. Sementara, menurutnya masyarakat bakal mendukung jika ada regulasi dan iklim bisnis yang bagus.
“Tapi, apapun itu saya akan terus perjuangkan UMKM di Konawe Selatan,” janjinya saat menjadi pembicara di salah satu Warkop di Andoolo itu.
Lantas, bagaimana tanggapan wakil rakyat?
“Saya kira untuk menghidupkan usaha atau UMKM khususnya di Ibukota Konawe Selatan dibutuhkan peran pemerintah daerah. Olehnya itu selaku Wakil Rakyat selalu menejankan kiranya ada titah agar Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabatnya untuk menetap atau tinggal di ibu Kota Konsel di Andoolo,”ujar Ketua DPRD Konsel Hamrin.
Menurut Politisi Golkar dari Dapil Konawe Selatan Lima itu mengaku, salah satu kendala yang belum terlaksana bagi pelaku UMKM di Konsel adalah belum adanya wadah atau asosiasi yang memayungi pelaku UMKM ini, sehingga belum mendapat perhatian.
“Kita ingin pelaku UMKM mendapat perhatian dari Pemerintah bersama Wakil Rakyat di DPRD. Kami juga telah menyampaikan kepada pihak pemerintah kiranya para pejabat dan ASN di Konsel tinggal di ibu kota dan memberikan kontribusi kepada pelaku UMKM,” ujarnya.
Begitu juga yang disampaikan Ketua Komisi II DPRD Konsel Ramlan mengaku, pelaku UMKM, khususnya di Ibukota Konawe Selatan di Andoolo untuk diberikan perhatian, sehingga pelaku UMKM mendapat perhatian dan juga perlu diberikan suntikan bantuan.
“Ibu Kota Konsel maju dengan perhatian ke pelaku UMKM. Ayo tinggal di ibukota dan ngopi atau makan. Namun untuk itu kepada seluruh pelaku UMKM kiranya memiliki wadah tersendiri, sehingga pemerintah dan Wakil Rakyat dapat berkontribusi, terutama terkait data pelaku UMKM,” tutupnya.
(Yons Achmad/Berita Rakyat/Erabaru)
Komentar