Jakarta — Institut Indonesia bekerja sama dengan MPR RI menggelar forum diskusi aktual kebangsaan dan kenegaraan bertema “Revitalisasi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Pembebasan Masjid Al-Aqsa” pada Jumat, (17/4) di Hotel Aston TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nurwahid (HNW), menegaskan bahwa keberadaan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tidak dapat dipisahkan dari perjuangan membela Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Menurutnya, latar belakang berdirinya OKI memang berakar pada upaya pembelaan terhadap situs suci umat Islam tersebut.
“Jadi kalau OKI dipisahkan dengan Masjid Al-Aqsa, sama saja dengan mematikan OKI. Kenapa? Karena sudah tidak relevan, sebab hadirnya OKI ya untuk membebaskan Palestina,” ujar HNW.
Ia menambahkan, pemisahan tersebut sama halnya dengan melupakan akar sejarah perjuangan OKI yang berpusat di Yerusalem sebagai simbol utama.
Meski demikian, HNW menilai bahwa OKI masih sangat mungkin untuk direvitalisasi. Ia menekankan bahwa potensi besar dimiliki negara-negara anggota OKI yang dinilai memiliki kekuatan strategis di berbagai bidang.
“Dasar revitalisasi misalnya anggotanya sangat hebat-hebat. Afghanistan bisa mengalahkan Amerika, Pakistan bisa menghadapi India, Iran berpotensi menghadapi Israel dan Amerika. Ini potensi luar biasa,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi konflik berkepanjangan yang terjadi saat ini semakin menuntut kehadiran dan peran nyata OKI di kancah global. Ia menyebutkan bahwa sikap penolakan terhadap perang saja tidak cukup, melainkan perlu langkah konkret berupa persatuan negara-negara anggota untuk mendorong pembebasan Palestina.
Dalam konteks Indonesia, HNW mengungkapkan bahwa Indonesia bersama sekitar 30 negara lainnya merupakan bagian dari negara pendiri OKI. Namun demikian, ia menilai Indonesia perlu mengambil langkah lebih jauh untuk memperkuat perannya.
“Saya sampaikan bahwa Indonesia bersama 30 negara lain adalah salah satu pendiri OKI,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya Indonesia untuk menandatangani piagam pendirian OKI, yang sebelumnya belum dilakukan. Hal ini, menurutnya, dipengaruhi oleh pandangan bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim, namun bukan negara Islam.
Lebih lanjut, HNW menegaskan bahwa OKI tidak didominasi oleh negara-negara Timur Tengah semata. Ia menyebutkan bahwa negara yang aktif berkontribusi justru akan menentukan arah organisasi tersebut.
“Ketika Indonesia aktif, Indonesia memimpin, maka Indonesia menjadi negara yang menentukan,” pungkasnya.
Komentar