Para pendukung intervensi asing di Iran tampaknya tidak akan mendapatkan keruntuhan mendadak dan perubahan rezim yang mereka harapkan.
Oleh : Mohammad Reza Farzanegan
Profesor Ekonomi Timur Tengah, Philipps-Universität Marburg, Jerman.
Selama bertahun-tahun, para pendukung intervensi di Barat berargumen bahwa biaya jangka panjang dari tatanan politik di Iran—seperti represi, kemunduran ekonomi, dan stagnasi sosial—lebih besar daripada risiko perubahan rezim eksternal yang bersifat kekerasan. Bulan lalu, “penghalang moral” terhadap intervensi menurun secara signifikan setelah penindasan berdarah terhadap protes pada Januari serta liputan positif luas terhadap oposisi Iran di media Barat.
Intervensi AS-Israel segera menyusul, dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak rakyat Iran untuk “bangkit”. Pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei dan pejabat tinggi Iran lainnya dipuji sebagai pencapaian besar.
Perubahan rezim yang gagal
Timur Tengah yang lebih luas memiliki tiga contoh terbaru yang menunjukkan mengapa intervensi luar kemungkinan besar tidak menghasilkan transisi yang mulus dan stabilitas: Afghanistan, Irak, dan Libya. Ketiganya menunjukkan bahwa operasi militer eksternal tidak diikuti stabilisasi cepat, melainkan kekacauan.
Afghanistan mengalami perubahan rezim pada 2001 setelah invasi AS, yang memicu dua dekade pertempuran dan serangan terhadap warga sipil. Pada 2021, rezim yang sebelumnya digulingkan kembali berkuasa, namun stabilitas tetap sulit dicapai.
Irak mengalami berbagai pemberontakan dan perang saudara setelah invasi AS tahun 2003; meskipun ada upaya demokratisasi, negara tersebut belum mampu kembali ke stabilitas sebelum 2003.
Libya runtuh setelah intervensi yang dipimpin NATO pada 2011, dan hingga kini masih terpecah antara dua pusat pemerintahan di Tripoli dan Benghazi.
Tak satu pun dari negara-negara ini berhasil kembali ke tingkat stabilitas sebelum intervensi. Jalur mereka ditandai oleh kerapuhan dan volatilitas jangka panjang, bukan “penyesuaian singkat” seperti yang dijanjikan para pendukung intervensi.
Perubahan rezim yang mungkin tidak terjadi
Rezim di Iran berbeda dalam banyak hal dibandingkan dengan Afghanistan, Irak, dan Libya. Pembunuhan Ayatollah Khamenei bisa berdampak besar tanpa harus menyebabkan runtuhnya negara.
Dalam simbolisme Islam Syiah—yang dianut mayoritas rakyat Iran—kematian Khamenei dapat dipandang sebagai pemenuhan narasi kesyahidan. Kematian di tangan musuh yang dianggap sebagai musuh Islam bisa dimaknai sebagai jalan penebusan, bukan kekalahan.
Narasi ini berpotensi menyatukan sebagian besar masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya kritis terhadap kepemimpinan, dalam semangat pertahanan nasional. Negara dapat mengubah sosok pemimpin yang gugur menjadi martir akibat “agresi asing”, sehingga memicu kohesi nasional dan memperkuat persatuan aparat keamanan serta kelompok tradisionalis—sesuatu yang mungkin tidak diperkirakan oleh pendukung perubahan rezim.
Namun, keberhasilan hal ini kini lebih menantang setelah hasil protes terbaru dibandingkan konfrontasi sebelumnya dengan Israel pada Juni 2025.
Pengalaman Irak, Libya, dan Afghanistan juga menunjukkan bahwa ketiadaan institusi birokrasi, keamanan, dan fiskal yang utuh saat intervensi dapat menyebabkan ketidakstabilan berkepanjangan.
Bagi Iran, pertanyaan besar saat ini adalah apakah kohesi administratif dan keutuhan wilayah dapat dipertahankan. Ini sangat bergantung pada kelangsungan “deep state”—birokrasi sipil dan kelas teknokrat yang mengelola layanan penting negara.
Jika bank sentral, kementerian, dan pemerintahan daerah tetap berfungsi meskipun terjadi kekosongan kepemimpinan, negara mungkin dapat menghindari “atomisasi” total seperti di Libya. Selain itu, keutuhan wilayah bergantung pada kesatuan antara tentara reguler (Artesh) dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Tantangan besar lainnya adalah menemukan “pemersatu nasional”.
Penindasan berdarah terhadap protes Januari telah merusak hubungan antara rakyat dan elite politik. Tokoh seperti Mohammad Bagher Ghalibaf, Hassan Rouhani, atau Ali Larijani mungkin mencoba membentuk dewan teknokrat-militer untuk stabilisasi, tetapi mereka tidak memiliki otoritas spiritual seperti pemimpin tertinggi sebelumnya.
Tanpa figur yang mampu menjembatani jurang antara rakyat dan aparat keamanan, kepemimpinan baru akan kesulitan menunjukkan otoritas.
Ketidakstabilan setelah Khamenei
Jika kontinuitas institusional gagal atau terjadi persaingan antara militer dan IRGC, risiko fragmentasi dan konflik berkepanjangan akan meningkat. Dalam skenario ini, “keruntuhan cepat” yang diinginkan sebagian pihak justru bisa menjadi awal siklus ketidakamanan yang berakar kuat.
Dua faktor utama dapat membentuk hasil tersebut:
1. Melemahnya kelas menengah
Sanksi Barat selama puluhan tahun telah menghancurkan kelas sosial yang biasanya menjadi penstabil dalam transisi politik. Tanpa kelas menengah yang kuat, kekosongan politik lebih mungkin diisi oleh kelompok bersenjata atau elemen radikal dari aparat keamanan.
Kelompok garis keras dalam IRGC dan Basij kemungkinan tidak akan menghilang atau “berintegrasi secara damai”. Mereka bisa berubah menjadi kelompok pemberontak terdesentralisasi yang menyabotase upaya stabilisasi.
2. Fragmentasi sosial
Iran memiliki keragaman etnis dan bahasa yang tinggi. Tanpa otoritas pusat, risiko munculnya milisi dan konflik separatis meningkat, terutama di wilayah perbatasan seperti komunitas Baluch, Kurdi, dan Arab.
Di kota-kota besar, runtuhnya rantai komando keamanan bisa memicu kekacauan lokal, dengan milisi bersaing menguasai sumber daya. Selain itu, “perang elite” hampir tak terhindarkan, ketika tokoh militer dan politik berebut kekuasaan.
Dalam beberapa minggu terakhir, ungkapan “akhir yang pahit lebih baik daripada kepahitan tanpa akhir” digunakan untuk membenarkan intervensi militer asing di Iran. Pandangan ini berasumsi bahwa solusi cepat dapat dicapai melalui kekuatan militer.
Namun, seperti ditunjukkan oleh Irak, Libya, dan Afghanistan, hasil perang tidak bersifat linear—melainkan memicu kerusakan yang tidak terduga dan berkepanjangan.
Kematian Ayatollah Khamenei mungkin menandai akhir simbolis suatu era, tetapi sejarah menunjukkan bahwa “nilai harapan” dari keruntuhan yang penuh kekerasan sering kali bukan pembaruan institusi, melainkan ketidakstabilan kronis dan erosi kelembagaan.
Bagi rakyat Iran, “akhir pahit” dari suatu rezim mungkin bukan penutup penderitaan, melainkan awal dari era baru “kepahitan tanpa akhir” yang dapat membayangi kawasan selama beberapa dekade. (Al Jazeera).
Komentar