Cukup mencengangkan. Itulah ucapan Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan, Sabtu, 16 Mei 2026 di Nganjuk. “Mau dollar berapa ribu, kek…… Masa bodoh. Khan, kalian di desa-desa ga pakai dollar. Yang pusing, orang-orang yg suka ke luar negeri”, ucapnya merespon melemahnya rupiah terhadap dollar AS yang kian menaik tajam: Rp 17.743,00 per US$. Nilai per 1 Rp sama dengan US$ 0, 000056. Ala maak….
Layak kita cermati pernyataan itu. Yang bicara seorang Presiden, bukan anak balita. Harusnya, pernyataannya sarat dengan pengetahuan moneter. Di satu sisi, memang faktual bahwa orang-orang desa tidak menggunakan dollar. Dan memang faktual juga, yang menggunakan dollar itu orang-orang yang suka ke luar negeri, sehingga mereka pusing menghadapi melonjaknya nilai tukar dollar AS.
Yang perlu kita renungkan, apakah pernyataannya hanya sebatas menghibur atau mendinginkan tensi masyarakat desa yang memang tak memikirkan persoalan moneter?
Dengan berusaha memback up pernyataan Prabowo, Purbaya menilai tidak apa-apa Presiden menyatakan hal itu. Namun, demikian, rona wajahnya menampak: pernyataan Prabowo sesungguhnya merupakan simplifikasi yang keliru. Hanya saja, Purbaya mencoba memahami makna implisitnya.
Sekali lagi, orang-orang desa memang tidak menggunakan dollar. Tapi, sebagian besar komoditas pangan dan non-pangan, kebutuhan BBM, bahkan kebutuhan lainnya terdapat komponen impor. Cukup dominan porsi dollarnya. Maka, sejatinya, seluruh penduduk negeri ini, termasuk mereka yang berada di pedesaan tak bisa lepas dari anasir dollar.
Yang mereka rasakan adalah perkembangan harga pangan dan non-pangan, yang jelas-jelas menaik akibat kenaikan nilai tukar dollar terhadap rupiah. Pertanyaannya, apakah kenaikan nilai tukar dollar selalu membahayakan dan atau merugikan rakyat?
Tergantung. Mengenang era jelang jatuhnya Orde Baru, nilai rupiah sampai Rp 17.000 per dollar AS. Pada masa krisis moneter ini, para petani coklat di Sulawesi Selatan benar-benar panen raya, terutama mereka yang bermain ekspor. Cerita faktual masa itu, Pajero yang kala itu seharga sekitar Rp 400-an juta dilahap para eksportir coklat. Dealer-dealer Pajero di Sulsel kosong, karena diborong para petani coklat. Tapi, masyarakat di perkotaan justru menjerit. Komoditas pangan bukan hanya langka, tapi menaik secara hiperbolik. Harga semakin menjulang tinggi akibat permainan para penimbun. Sengaja melakukan profit taking.
Fakta sejarah mencatat, krisis moneter itu akhirnya menimbulkan public distrust. Kelangkaan sejumlah barang dan atau keterbatasan barang menggerakan harga menjulang tinggi. Hal ini mengakibatkan kemarahan rakyat yang demikian meluas. Fakta bicara, berbagai elemen masyarakat menyerbu pusat-pusat perbelanjaan pangan bahkan yang non-pangan.
Peristiwa itu pun akhirnya berubah membara. Dari tragedi sosial menjadi politik. Senayan “dikepung” sekitar 5 hari tanpa kosong massa. Sampai-sampai, sejumlah pendemo berhasil menaiki atap Gedung Kura-kura DPR.
Sejarah mencatat, 21 Mei 1998, pemimpin Orde Baru mengundurkan diri.
Sebuah kesimpulan yang dapat kita petik adalah jangan memandang enteng depresiasi rupiah yang sangat anjlok. Karenanya, banyak analis moneter menyatakan, andai depresiasi itu mencapai Rp 20.000 per dollar apalagi lebih, maka terdapat keterulangan potensi tragedi Mei 1998 itu. Diawali revolusi sosial, menaik ke gerakan politik. Ujungnya pelengseren secara ekstra parlementer.
Itulah sebabnya, Habibie saat menggantikan Pak Harto, yang dibangun adalah segera memulihkan nilai tukar rupiah ke batas aman. Sejarah moneter mencatat capaian spektakuler: dari kisaran Rp 17.000 saat awal Habibie naik tahta, menguat menjadi kisaran Rp 7.000 pada akhir kekuasaannya.
Yang layak kita catat lebih jauh, masa kekuasaan Habibie diperhadapkan gelombang kontrarian yang luar biasa. Tiada hari tanpa kritik massif dan sangat tendensius. Namun, Habibie yang matang dengan tempaan karakter demokratiknya di negeri Barat, gelombang kontrarian massa dipandang dengan senyum. Tak pernah disikapi dengan kriminalisasi, apalagi persekusi. Para menterinya pun mengikuti gaya kepemimpinan Habibie yang egaliter, demokratis dan tak mau menyalahgunaan kekuasaan untuk menghantam lawan-lawan politiknya, secara hukum atau bentuk intimidasi.
Para menterinya fokus pada pemulihan ekonomi yang ditancapkan Habibie. Sebagai seorang aeronautik, sistem ekonominya juga dibangun dengan sistem keseimbangan gratifikasi. Yaitu, dalam menciptakan percepatan kenaikan dan percepatan penurunan diperlukan keseimbangan. Dengan pendekatan itu, pembangunan ekonomi tak kehilangan keseimbangan.
Refleksinya, sejumlah kebijakannya cukup populistik. Atau, beragam program ekonomi mengarah pada kepentingan rakyat (people interest). Itulah sebabnya banyak proyek bersifat padat karya, terutama di daerah-daerah. Maksudnya, agar terjadi sirkulkasi keuangan sampai ke daerah. Tingkat kemiskinan menurun, dari 24,2% pada akhir pemerintahan Orde Baru, menjadi 23,4% pada 1999. Tingkat ketimpangan Gini Rasionya untuk 1998-1999 hanya 0,3.
Pertumbuhan ekonomi naik tajam, dari -13,13% menjadi positif (0,79%). Yang harus dilihat bukan di atas posisi plus yang hanya 0,79%. Tapi harus dilihat dari awal posisinya yang negatif (-13,13%) itu. Sementara, tingkat inflasinya juga sangat menarik untuk dilihat. Dari besarn 77,63% saat Orde Baru lengser menurun, menjadi 2,01% pada 1999.
Satu lagi, Habibie mengedepankan kinerja terbaiknya untuk rakyat. Tapi, bukan pencitraan, apalagi membangun investasi politik menuju kontistasi berikutnya. Cara pandang dan pendekatan ragam kinerja Kabinet Habibie tak bisa dipungkiri merupakan prestasi puncak yang tak pernah terulang, hingga kini.
Sebuah pelajaran berharga dari Habibie, ketulusan, kesungguhan dan kedewasaan Mr. Cracker ini layak diteladani dalam menjalankan roda pemerintahan. Rakyat dan rakyat memang menjadi prioritas sebagai pihak penikmat pembangunan. Dan itu fakta, bukan klise, apalagi asal bicara, alias omon-omon.
Sekali lagi dan hal ini layak diteladani, terutama rezim saat ini, Habibie tak pernah gunakan kekuasaannya untuk membungkam siapapun yang berseberangan politiknya, sekalipun nadanya super keras. Benar-benar memahami karakter demokrasi.
Kembali ke laptop. Melemahnya rupiah yang sangat terkoreksi tak bisa dipandang asesoris fluktuasi nilai tukar Rp. Orang-orang desa pun pasti merasakan. Sekedar ilustrasi faktual, saat dollar cukup meninggi, orang-orang desa yang akan menunaikan ibadah haji harus terdampak. Dari kisaran Rp 7.551.00 (1997), melonjak tajam saat krisis ekonomi menjadi kisaran Rp 27.373.000.000 (1999). Kenaikan ini terjadi akibat biaya ONH berstandar dollar AS, yang saat itu sedang “menggila”.
Kenaikan ONH kala itu jelas-jelas menerpa kaum pedesaan, bukan hanya perkotaan. Mamang ada variabel yang persis disampaikan Peabowo: kenaikan dollar akan memusingkan siapa saja yang bepergian ke luar negeri. Tapi, kepergian orang desa itu bukan jalan-jalan. Mereka menabung setiap saat: untuk misi menjalankan rukun Islam kelima. Sekali lagi, apapun dalihnya, kenaikan dollar juga menerpa orang desa.
Akhir kata, Prabowo tak selayaknya menganggap enteng atas panorama melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Karena, mata uang AS masih mendominasi transaksi global. Negeri kita pun masih cukup bergantung, meski kini sedang digalang Yuan sebagai alat trasaksi global. Jadi, janganlah sembarang bicara. Pertanyaannya kemudian, ke mana peran penasehat komunikasi Presiden? Impoten atau tak digubris nasehatnya? Jika tak digubris, apa guna sang penasehat itu, padahal bergaji negara atau rakyat? Pemborosan.
Agus Wahid. Analis politik dan kebijakan publik.
Komentar