Posisi Riyadh di dunia Arab dan Islam memiliki bobot yang sangat besar dalam prospek normalisasi hubungan dengan Israel.
Oleh : Nawaf Obaid
Senior Fellow pada Department of War Studies, King’s College London.
Hampir delapan dekade setelah berdirinya Israel, pembentukan negara Palestina yang berdaulat masih menjadi persoalan utama dalam konflik Arab-Israel. Berbagai perang telah terjadi, perjanjian damai telah ditandatangani, dan beragam inisiatif diplomatik telah diluncurkan. Namun, persoalan strategis yang paling mendasar ini tetap belum terselesaikan.
Kini, Arab Saudi berada di garis depan upaya untuk mewujudkan negara Palestina sekaligus menciptakan kesepakatan damai yang berkelanjutan dengan Israel. Komitmen kerajaan terhadap isu ini terlihat jelas melalui keputusannya menjadi salah satu penggagas Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution pada tahun 2024, yang saat ini sedang menggelar pertemuan di Roma.
Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman sesungguhnya hanya melanjutkan jejak para raja Saudi sebelumnya. Selama lebih dari setengah abad, Kerajaan Arab Saudi mempertahankan sikap yang sangat konsisten.
Pertanyaan yang mereka ajukan bukanlah apakah perdamaian dengan Israel mungkin diwujudkan, melainkan apakah syarat-syarat politik yang diperlukan agar perdamaian itu bersifat menyeluruh, sah, dan tidak dapat dibatalkan benar-benar telah terpenuhi.
Dalam kerangka tersebut, pengakuan terhadap Israel dan berdirinya negara Palestina yang berdaulat dipandang sebagai dua bagian yang berjalan bersamaan dalam satu penyelesaian. Yang satu tidak dimaksudkan untuk mendahului yang lain.
Doktrin ini bermula pada masa Raja Faisal, yang menjadikan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri sebagai salah satu pilar utama kebijakan keamanan nasional Arab Saudi. Para penerusnya mempertahankan prinsip tersebut sambil menyesuaikan pendekatan diplomatiknya dengan perubahan situasi kawasan. Tujuannya tetap sama, meskipun lingkungan diplomatik terus berubah.
Dari Rencana Fahd hingga Inisiatif Perdamaian Arab
Rencana Fahd (Fahd Plan) tahun 1981 yang dinamai menurut Raja Fahd menerjemahkan doktrin tersebut menjadi proposal perdamaian resmi yang menyerukan penarikan Israel dari seluruh wilayah Arab yang diduduki serta pengakuan terhadap hak-hak nasional rakyat Palestina.
Dua dekade kemudian, Putra Mahkota yang kemudian menjadi Raja Abdullah memperluas logika strategis yang sama melalui Inisiatif Perdamaian Arab 2002 (Arab Peace Initiative). Dalam usulan tersebut, Israel ditawari perdamaian menyeluruh dan hubungan normal dengan seluruh dunia Arab sebagai imbalan atas penarikan diri dari wilayah yang diduduki sejak tahun 1967 dan pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Dengan demikian, kepemimpinan Saudi saat ini bukan mewarisi perdebatan kebijakan yang belum selesai, melainkan mewarisi doktrin strategis yang telah mapan. Tanggung jawab mereka adalah menilai apakah lingkungan diplomatik saat ini akhirnya mampu memenuhi syarat-syarat yang pada dasarnya tidak berubah selama puluhan tahun.
Palestina dan Legitimasi Kerajaan Saudi
Konsistensi itu juga mencerminkan persoalan legitimasi negara yang lebih luas. Bagi monarki Saudi, dukungan terhadap negara Palestina tidak pernah semata-mata merupakan kebijakan luar negeri. Dukungan tersebut telah menjadi salah satu pilar legitimasi politik dan keagamaan kerajaan, yang berakar pada peran raja sebagai Penjaga Dua Masjid Suci (Custodian of the Two Holy Mosques) serta diperkuat oleh posisi Arab Saudi sebagai pemimpin di dunia Arab dan Islam.
Makna dari kesinambungan kebijakan itu semakin terlihat setelah lahirnya Abraham Accords pada tahun 2020.
Melalui normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang kemudian diikuti Maroko dan Sudan, perjanjian tersebut menunjukkan bahwa normalisasi Arab-Israel dapat berlangsung tanpa adanya kemajuan dalam pembentukan negara Palestina.
Kesepakatan itu memang mengubah lanskap diplomasi kawasan, tetapi tidak menyelesaikan persoalan Palestina maupun melengkapi proses perdamaian yang lebih luas.
Berbagai pemerintahan Amerika Serikat memandang keterlibatan Arab Saudi sebagai elemen penting yang masih belum ada. Abraham Accords dapat berkembang tanpa Riyadh, tetapi tidak akan memperoleh makna strategis sepenuhnya tanpa partisipasi kerajaan tersebut.
Setelah Perang Gaza
Pemerintahan Donald Trump kembali menempatkan normalisasi hubungan Saudi-Israel sebagai pusat diplomasi Timur Tengah. Namun, dorongan diplomatik ini harus dipahami dalam konteks baru pasca-serangan 7 Oktober dan perang Gaza.
Perang di Gaza telah menciptakan lingkungan diplomatik yang sama sekali berbeda. Inisiatif gencatan senjata berikut pembentukan Board of Peace menghadirkan kerangka kerja yang dimaksudkan untuk mengakhiri konflik, menstabilkan wilayah, serta memulai proses rekonstruksi.
Signifikansinya bukan karena menggantikan penyelesaian politik, melainkan karena menciptakan kondisi yang memungkinkan penyelesaian politik benar-benar dapat diwujudkan.
Namun bagi Arab Saudi, syarat politik yang paling mendasar tetap tidak berubah, yaitu berdirinya negara Palestina yang berdaulat secara nyata dan tidak dapat dibatalkan.
Mengapa Saudi Tidak Bisa Mengakui Israel Tanpa Negara Palestina
Posisi Saudi bertumpu pada tiga fondasi yang saling menguatkan: politik, agama, dan ekonomi.
Raja Saudi bukan hanya kepala negara, tetapi juga Penjaga Dua Masjid Suci, sebuah tanggung jawab yang memberinya otoritas keagamaan di seluruh dunia Islam.
Karena itu, setiap keputusan untuk mengakui Israel memerlukan bukan hanya persetujuan politik, tetapi juga legitimasi keagamaan yang luas. Legitimasi semacam itu tidak mungkin dibangun hanya berdasarkan janji akan adanya perundingan di masa depan. Yang dibutuhkan adalah berdirinya negara Palestina yang benar-benar berdaulat.
Pengaruh Arab Saudi juga diperkuat oleh kekuatan ekonominya.
Kerajaan ini merupakan ekonomi terbesar di dunia Arab, menghasilkan sekitar sepertiga dari total produk ekonomi negara-negara Arab. Arab Saudi juga merupakan satu-satunya anggota G20 dari kawasan Arab, salah satu negara adidaya energi dunia, eksportir minyak mentah terbesar di dunia, sekaligus mesin utama pertumbuhan ekonomi Timur Tengah.
Jika kekuatan ekonomi ini dipadukan dengan kedudukan religiusnya, maka setiap keputusan Arab Saudi akan memiliki dampak yang jauh melampaui hubungan bilateral dengan Israel.
Dampaknya terhadap Negara-Negara Arab
Konsekuensi dari keputusan Saudi tidak hanya berlaku bagi kerajaan itu sendiri.
Beberapa negara Arab penting seperti Lebanon, Suriah, Irak, dan Aljazair hingga kini belum mengakui Israel. Memang, keputusan masing-masing negara merupakan hak kedaulatan mereka.
Namun, bila Arab Saudi mencapai kesepakatan damai dengan Israel yang didasarkan pada berdirinya negara Palestina, lingkungan politik tempat negara-negara tersebut mengambil keputusan akan berubah secara fundamental.
Lebanon menjadi contoh yang jelas.
Washington saat ini mendorong Beirut menuju hubungan resmi dengan Israel sebagai bagian dari upaya menstabilkan perbatasan Israel-Lebanon.
Namun biaya politik domestik dari keputusan tersebut akan sangat berbeda jika diambil setelah adanya penyelesaian yang didukung Arab Saudi dan didasarkan pada berdirinya negara Palestina, dibandingkan jika dilakukan sebelumnya.
Pengaruh terhadap Dunia Islam
Logika yang sama juga berlaku bagi dunia Islam secara lebih luas.
Negara-negara besar seperti Pakistan, Indonesia, Bangladesh, dan Malaysia hingga kini belum mengakui Israel karena persoalan Palestina masih belum terselesaikan.
Apabila Penjaga Dua Masjid Suci menerima suatu penyelesaian yang disertai berdirinya negara Palestina, maka pemerintah-pemerintah tersebut akan terdorong untuk mengikuti langkah serupa.
Keputusan Saudi akan menghilangkan hambatan politik dan keagamaan terbesar yang selama ini menghalangi mereka mempertimbangkan kembali posisi masing-masing terhadap Israel.
Inilah yang membedakan Arab Saudi dari Abraham Accords.
Partisipasi Arab Saudi bukan sekadar memperbesar jumlah negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel, melainkan akan membawa makna politik, ekonomi, dan keagamaan yang jauh lebih besar bagi dunia Arab dan dunia Islam.
Keputusan Akhir Ada di Tangan Riyadh
Apakah proses diplomatik saat ini akan mencapai titik tersebut masih belum dapat dipastikan.
Israel, Palestina, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sejumlah negara kawasan semuanya memiliki peran yang tidak tergantikan.
Namun keputusan akhir Arab Saudi berada di tangan Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Dalam kerangka strategis yang mereka warisi, berdirinya negara Palestina dan pengakuan terhadap Israel bukanlah dua langkah yang dilakukan secara berurutan, melainkan dua kewajiban yang harus berjalan bersamaan.
Tanpa yang satu, yang lain tidak akan memperoleh legitimasi yang langgeng. (Al Jazeera)
Komentar