Tuduhan politisi senior Amien Rais kepada Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, tidak bisa dianggap remeh. Amien yang terbiasa dengan logika dan data, tidak asal-asalan menuduh bahwa Prabowo dan Teddy ada kelainan seksual.
Meski video Amien Rais itu telah ‘ditakedown’ oleh Kementerian Komdigi, tapi video shortnya tersebar kemana-mana. Masyarakat masih bisa menikmati video itu di Instagram, wag, x.com dan lain-lain.
Belum reda heboh video itu, kini ada video baru dari cendekiawan UI Sri Bintang Pamungkas. Bintang bukan hanya membenarkan isi video Amien Rais, tapi ia bahkan menambahkan berbagai data, yang menunjukkan bahwa Prabowo dan Teddy memang ‘gay’.
Video Sri Bintang sampai saat ini belum ditakedown oleh Kementerian Komdigi, sehingga masyarakat dapat menikmatinya dengan utuh. Terutama lewat youtube.
Mengapa video ini heboh? Pertama, karena yang menyampaikan informasi itu bukan tokoh sembarangan.
Amien Rais adalah intelektual yang diakui kepakarannya di Indonesia. Selain itu ia adalah mantan Ketua MPR, mantan Ketua Dewan Pakar ICMI, mantan Ketua PP Muhammadiyah, tokoh reformasi dan lain-lain. Begitu juga Sri Bintang Pamungkas adalah Dosen UI, pakar ekonomi dan lain-lain.
Tuduhan dua cendekiawan kepada Prabowo dan Teddy itu tentu tidak main-main. Harusnya Prabowo dan Teddy menjawabnya langsung ke masyarakat. Bila keduanya diam saja, maka masyarakat akan membenarkan tuduhan itu atau masyarakat menjadi tidak percaya kepada Presiden dan Teddy.
Pembelaan-pembelaan yang dilakukan menteri atau sekondan Prabowo tentu tidak akan menggoyahkan keyakinan masyarakat terhadap informasi yang beredar di video itu.
Amien Rais dalam hal ini telah mengambil langkah berani dengan menyatakan bahwa ia siap untuk dibawa ke meja pengadilan. Amien ingin para dokter atau psikolog memastikan Teddy itu gay atau tidak.
Dalam sejarah kepresidenan kita, ada dua presiden yang pernah dituduh dengan isu seksual atau perselingkuhan. Pertama, Presiden SBY yang dituduh pernah punya istri sebelum menikahi (alm) Ani Yudhoyono. Kedua, Presiden Gus Dur yang dituduh pernah berselingkuh dengan Aryanti.
Sementara itu, dalam sejarah kepresidenan di Amerika Serikat, ada dua presiden yang dituduh gay meski tidak ada bukti kuat yang meyakinkan. Pertama adalah Presiden James Buchanan dan yang kedua, adalah presiden Abraham Lincoln. Sedangkan presiden yang dikenai isu perselingkuhan cukup banyak, diantaranya : Donald Trump, John F Kennedy, Bill Clinton dan lain-lain.
Ada ungkapan bahasa Inggris berbunyi : “The cover-up is worse than the crime.” Memang kejahatan atau perselingkuhan yang ada di istana tidak mudah untuk dibuktikan. Karena aparat intelijen atau kepolisian sendiri tunduk pada kepala negara. Karena itu, kasus-kasus yang menimpa orang nomer satu di sebuah negara seringkali ditutup-tutupi. Bahkan kadang sampai mereka lengser dari kepresidenan. Sehingga masyarakat pun kabur tidak tahu mana fakta atau gosip.
Dalam hukum Islam, ada kaidah fikih terkenal: “Al-bayyinah ‘ala al-mudda‘i wal-yamin ‘ala man ankara.” (Bukti wajib dibawa oleh pihak yang menuduh, sedangkan yang menyangkal cukup bersumpah).
Jadi menurut kaidah ini, harusnya pihak penuduh yaitu Amien Rais dan Sri Bintang Pamungkas harus bisa memberikan bukti-bukti yang valid terkait tuduhannya. Yang membuktikan tuduhan adalah kedua orang itu, bukan Prabowo atau Teddy.
Ketatnya fikih dalam soal tuduhan kejahatan ini, adalah untuk : melindungi kehormatan orang, mencegah gosip seksual, dan menghindari tuduhan sembarangan. Selain itu karena dalam Islam ada prinsip bahwa setiap orang pada dasarnya tidak bersalah (الأصل براءة الذمة).
Memang masalah ini akan menguap begitu saja, bila tidak dibawa ke pengadilan negara. Dibawa ke pengadilan pun belum tentu menyelesaikan, karena bisa saja Prabowo atau Teddy tidak mau hadir di pengadilan. Itulah susahnya Indonesia. Masalah ijazah Jokowi saja sampai saat ini tidak jelas juntrungannya apalagi masalah orientasi seksual yang menyangkut orang satu di negeri ini. Kemungkinan juga akan didiamkan dan dengan bergulirnya waktu akan menguap begitu saja. Wallahu alimun hakim. II
=
Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik
Komentar