“Saya lagi mikir minta Pindad didesain mobil khusus untuk Presiden pakai kaca, yang ada kursi, tetapi kelihatan aku berdiri.”
“Di desa-desa tidak pakai dolar.“
“Hai antek-antek asing.“ (Prabowo)
Setelah satu setengah tahun Presiden Prabowo berkuasa, Indonesia tidak menunjukkan perubahan yang baik. Mata uang rupiah berada dalam krisis. Satu dolar lebih dari 17.000 rupiah. Kemiskinan meningkat, pengangguran masih jutaan dan hutang luar negeri terus menekan.
Program MBG yang diandalkan Prabowo pun banyak kelemahan. Kelemahan utama adalah MBG yang tadinya diperuntukkan hanya untuk anak-anak orang miskin, kini banyak dinikmati anak-anak orang kaya. Lembaga Celios memperkirakan bahwa bila MBG diberikan kepada semua anak tanpa seleksi ekonomi, maka sekitar 34,2% penerima berasal dari kelompok yang tidak menjadi sasaran utama (inclusion error). Dalam grafik mereka, kelompok ini terutama berasal dari desil pendapatan yang lebih tinggi.
Kehidupan demokrasi yang nyaris mati di pemerintahan Jokowi, kini memang lebih terbuka. Tapi gaya militerisme masih menguat. Beberapa aktivis-aktivis yang kritis kepada pemerintah sering dikuntit, atau mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, seperti Andri Yunus misalnya.
Prabowo kini bukan hanya disorot pidato dan kebijakannya, kehidupan pribadinya pun kini mulai dipergunjingkan publik. Tokoh reformasi Amien Rais dengan terbuka mengkritik perilaku seksual Prabowo dan Teddy yang dicurigai menyimpang. Begitu juga tokoh oposan Sri Bintang Pamungkas mengkritik keras kehidupan pribadi Prabowo, yang bisa mendatangkan azab bagi bangsa ini.
Walhasil, Prabowo kini terbukti tidak bisa menjadi presiden teladan. Baik dalam ucapan, kebijakan maupun perilaku sehari-hari. Sehingga banyak masyarakat mengkritisi, bahkan mencemoohnya. Kehidupan birokrasi yang boros dan kebijakan yang tidak cermat menjadikan ekonomi bangsa ini sampai saat ini tidak membaik.
Sejak 2025-2026, setidaknya 11 kepala daerah telah ditangkap KPK karena tuduhan korupsi. Mereka antara lain adalah : Walikota Madiun, Bupati Ponorogo, Bupati Pati, Gubernur Riau, Bupati Lampung Tengah, Bupati Tulungagung, Bupati Cilacap dan lain-lain.
Selain itu, dalam periode yang sama, 11 anggota DPR/DPRD juga ditangkap KPK. Mereka antara lain adalah : Satori anggota DPR dari Nasdem, Heri Gunawan anggota DPR dari Gerindra, Kusnadi Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad Wakil Ketua DPRD Jatim, Fauzan Adima Wakil Ketua DPRD Sampang, Jon Junaidi Wakil Ketua DPRD Probolinggo dan lain-lain.
Keteladanan tentu tidak hanya dilihat apakah pejabat itu dikenai pidana atau tidak. Keteladanan pejabat juga dilihat apakah para pejabat itu hidup bergelimang kemewahan ketika rakyatnya dilanda kemiskinan atau ia hidup dalam kesederhanaan sebagaimana rakyatnya kebanyakan.
Di sini kita lihat Prabowo tidak melakukan perubahan yang berarti terkait dengan kemewahan para pejabatnya. Menteri atau wakil menteri masih menikmati gaji dan tunjangan yang besar. Begitu juga anggota DPR dan lain-lain.
Para direksi BUMN masih menikmati gaji dan tunjangan per orang ratusan juta tiap bulan. Meski Prabowo mencoba menghilangkan ‘tantim‘ direksi atau komisaris, tapi mereka masih menikmati gaji/tunjangan yang besar tiap bulannya, jauh melebihi gaji pejabat negara.
Makanya sering diusulkan, bahwa bila presiden ingin memakmurkan negeri ini presiden harus berani melakukan revolusi penggajian pejabat-pejabat negara. Presiden harus berani mematok misalnya, gaji dan tunjangan pejabat di negeri ini tidak boleh lebih dari 50 juta per bulan. Kini masih banyak ratusan atau ribuan pejabat yang gaji/tunjangannya di atas 100 juta per bulan.
Memang beda pejabat saat ini dengan pejabat ketika kita masih di awal kemerdekaan. Pejabat-pejabat kita saat itu (khususnya Masyumi), mempunyai semboyan leiden is lijden, pemimpin itu menderita. Sedangkan para pejabat di masa kini mempunyai semboyan pemimpin itu menikmati. Jabatan kepemimpinan yang hanya lima tahun, harus digunakan sebaik-naiknya untuk menumpuk kekayaan. Inilah kemudian yang menyebabkan banyaknya pejabat yang korup.
Perubahan gaya hidup pejabat di negeri ini memang tidak mudah. Ia harus dimulai dari perilaku pejabatnya yang paling tinggi, yaitu presiden. Bukankah pepatah politik menyatakan bahwa ikan itu busuk dari kepalanya?
Bila presiden bisa menjadi teladan, maka pejabat-pejabat yang dibawahnya akan menirunya. Bila pejabat tidak menjadi teladan, maka para pejabat dibawahnya seperti anak kehilangan induknya. Mereka tidak bisa mengambil teladan dalam mengambil kebijakan atau berperilaku sehari-hari dari atasannya.
Kesalahan memilih presiden harus ditanggung rakyat Indonesia minimal lima tahun lamanya. Pilpres 2024 lalu, rakyat Indonesia sayangnya lebih banyak yang memilih Prabowo daripada Anies Baswedan.
Padahal ditinjau dari aspek keteladanan, Anies jauh lebih bisa menjadi teladan daripada Prabowo. Baik dalam soal rumah tangga, kepemimpinan, kecerdasan, keagamaan, dan lain-lain.
Prabowo punya cacat dalam rumah tangga, kecerdasan, keagamaan dan lain-lain. Hingga kini presiden terus diolok-olok di medsos tentang statusnya yang jomblo. Presiden juga dimaki karena kelemahan hitung matematikanya. Kehidupan spiritual presiden, juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Prabowo itu shalat lima waktu atau nggak sih. Gaya kepemimpinannya yang otoriter juga menjadi kritikan luas dari publik. Karena takut dimarahi, banyak anak buahnya yang laporannya asal bapak senang.
Semoga pilpres 2029 nanti, rakyat Indonesia tidak salah pilih lagi. Pilihlah presiden atau pemimpin yang bisa menjadi teladan. Jangan pilih presiden yang memimpin rumah tangganya pun tidak becus. Ingat prinsip manajemen: mereka yang sukses memimpin dalam kelompok kecil, akan sukses memimpin dalam kelompok besar.
Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik
Komentar